SITUBONDO — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025 di Kabupaten Situbondo berlangsung dalam suasana hangat dan penuh harapan. Acara yang digelar di Pendopo Kabupaten pada Kamis sore (1/5) itu mengusung konsep halal bihalal, serap aspirasi, dan bakti sosial.
Ratusan buruh perwakilan dari berbagai sektor hadir, bersama Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio), Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah (Mbak Ulfi), jajaran Forkopimda, serta instansi terkait.
Lukman Hakim, Ketua Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) sekaligus Ketua Aliansi Serikat Buruh Situbondo, dalam sambutannya menekankan pentingnya komunikasi langsung antara pekerja dan pemerintah.
“Kita sering kesulitan menjangkau Mas Bupati tanpa perantara. Maka mumpung beliau hadir, manfaatkan untuk menyampaikan unek-unek terkait THR, UMK, hingga status kerja,” tegasnya.
Menurut Lukman, momentum ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai keluhan yang selama ini dialami buruh, termasuk pemotongan gaji yang tidak wajar dan perusahaan yang tidak patuh pada ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
“Masih banyak yang digaji di bawah Rp1,500.000, bahkan ada yang hanya menerima Rp900.000. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.
Ia juga menyoroti masih adanya perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. “Ada yang baru didaftarkan setelah empat tahun bekerja. Padahal dinas sudah aktif turun ke lapangan, bahkan ke tenaga sukwan di sekolah,” ujarnya.
Permasalahan status karyawan pun turut mencuat. Lukman mencontohkan kasus pekerja yang telah bekerja selama sembilan tahun, tetapi diberhentikan sepihak karena dianggap bukan pegawai resmi. “Padahal tiap bulan menerima transfer dari perusahaan. Tapi saat diberhentikan, tak diakui. Ini sangat merugikan,” katanya.
Dalam sesi wawancara, Lukman menjelaskan bahwa peringatan May Day awalnya direncanakan sebagai aksi lapangan, namun atas inisiatif Bupati dan Dinas Ketenagakerjaan, dialihkan menjadi forum tabayun yang lebih konstruktif. “Kami ajak seluruh elemen buruh untuk berdialog langsung, lebih manfaat dan produktif,” ucapnya.
Aliansi Serikat Buruh Situbondo yang terdiri dari lima serikat—Sarbumusi, KBKI, SPSI, SBI, dan SPBUN—menyampaikan tuntutan utama: penegakan UMK 2025. “Sekitar 80% perusahaan di Situbondo belum mematuhi UMK. Ini sudah kami sampaikan ke Bupati dan semua pemangku kepentingan,” ungkap Lukman.
Sebagai langkah lanjutan, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengklarifikasi perusahaan-perusahaan yang belum menjalankan kewajibannya. “Kita tidak menuntut berlebihan, hanya progres tiap tahun. Kalau memang belum mampu bayar sesuai UMK, perlu dialog terbuka dan jalan tengah,” jelasnya.
Lukman juga menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan besar seperti PT PMMP dan TNM. Ia mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah yang bersedia memfasilitasi proses hukum hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). “Pak Bupati siap membantu akomodasi dan kebutuhan lain untuk memperjuangkan hak-hak pekerja,” katanya.
Menyoal keberadaan buruh di luar sektor industri, Lukman mengakui bahwa Serikat Buruh Situbondo saat ini masih fokus pada sektor pabrik dan pertokoan. “Namun ke depan, kami akan menyentuh buruh tani dan nelayan. Mereka juga bagian dari buruh yang perlu diperjuangkan kesejahteraannya,” ujarnya.
Terkait isu 600 pekerja yang dirumahkan, Lukman mengungkapkan adanya wacana penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi Merah Putih. “Itu bentuk ikhtiar pemerintah agar mereka tetap punya penghasilan. Kita kawal terus kebijakan ini,” katanya.
Menutup sambutannya, Lukman berharap peringatan May Day tahun depan lebih meriah dan terbuka bagi lebih banyak buruh. “Kalau di Jember bisa gelar jalan santai, kenapa Situbondo tidak? Tahun depan, mari kita rancang lebih aktif, lebih proaktif, demi Situbondo yang benar-benar naik kelas,” serunya.
Ia pun menegaskan pentingnya pendekatan jemput bola dalam menangani aduan buruh. “Kita ngopi bareng, curhat di situ. Dari situ kita susun langkah-langkah konkret. Serikat buruh harus jadi tempat aman bagi semua pekerja,” pungkasnya.
