SBINews.id – Situbondo | Sabtu (21/12/24)
Proyek pelebaran jalan menuju Pelabuhan Jangkar kembali menuai kontroversi. Kali ini, beberapa pondasi jembatan milik warga mengalami kerusakan akibat pengerjaan proyek tersebut. Sebelum pembongkaran drainase dilakukan, pihak pelaksana proyek sempat menjanjikan perbaikan pondasi jembatan yang rusak. Namun, hingga kini, janji tersebut belum terealisasi.
Menurut keterangan warga sekitar, pihak pelaksana proyek terkesan cuci tangan dengan berbagai alasan. “Kami membuat penahan tanah sehingga sebagian yang rusak bukan tanggung jawab kami,” ujar salah satu pelaksana proyek.
Taufik, salah satu warga Jangkar, menyatakan bahwa pekerjaan proyek pelebaran jalan menuju pelabuhan sudah mencapai 85 persen, dengan sisa 15 persen yang belum dikerjakan. “Jalur sebelah timur menuju pelabuhan menjadi sasaran utama pembongkaran bangunan warga, baik yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) maupun yang hanya menumpang di tanah milik pemerintah selama puluhan tahun,” jelas Taufik. Pemerintah daerah sebelumnya menjanjikan bantuan tali asih bagi warga terdampak.
Aktivis sosial kemasyarakatan asal Jangkar menambahkan, “Menurut logika sederhana saya, boro-boro memberikan bantuan tali asih untuk bangunan di daerah pesisir Jangkar, sedangkan pihak kontraktor belum bisa memastikan ganti rugi pondasi jembatan yang rusak. Setahu saya, yang dibantu oleh pihak pelaksana hanyalah papan betonnya saja.”
Biaya perbaikan pondasi jembatan tidaklah sedikit, mencapai jutaan rupiah per rumah. Sementara itu, warga masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jembatan (geladak) tersebut sangat dibutuhkan oleh warga setempat.
Jika pemerintah tidak mampu memperbaiki kembali jembatan milik warga, para aktivis Jangkar berencana melakukan aksi penggalangan dana di jalanan untuk memperbaiki jembatan yang rusak akibat proyek tersebut. “Kami akan meminta amal di jalanan demi memperbaiki jembatan yang telah dirusak oleh pihak pelaksana proyek dengan alasan kepentingan negara,” tegas para aktivis.
