SBINews.id- Situbondo | Selasa (31/12/24)
Pengerjaan taman air mancur di Alun-Alun Situbondo terendus menuai banyak kejanggalan. Proyek dengan anggaran fantastis (Rp.1.479.095.000,-) ini terkesan tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai fisik yang ada.
Nama kegiatan tersebut adalah Belanja Modal Konstruksi Pembangunan Taman Air Mancur Alun-Alun Situbondo Program Kampung Iklim (ProKlim). Proyek dengan nilai mendekati 1,5 miliar ini merupakan program nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan didistribusikan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
Pelaksana kegiatan ini adalah CV. Metropolis, milik seorang kontraktor dengan inisial RD. Sementara yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) dari DLH Situbondo adalah pegawai DLH dengan inisial RS.
Pantauan di lapangan menunjukkan banyak kejanggalan dalam pengerjaan proyek tersebut. Di antaranya adalah sudut kemiringan pemasangan lantai granit yang tidak diperhitungkan secara matang, sehingga air menggenang pasca hujan.
Kejanggalan berikutnya adalah penataan instalasi drainase kolam yang disatukan dengan instalasi kelistrikan, berisiko terjadinya sambungan arus listrik yang tidak diinginkan dan membahayakan warga di sekitar lokasi. Desain tutup panel ruangan kontrol yang tidak maksimal juga berpotensi menyebabkan rembesan air ke dalam ruangan.
Yang sangat menggelikan, RS sebagai PPK berkenan melakukan serah terima hasil pekerjaan yang terkesan asal-asalan ini dengan alasan ‘sudah sesuai dengan volume’. RS juga menyebutkan melalui percakapan WA dengan awak media bahwa pada proses pemeriksaan kegiatan, ia didampingi oleh Tim Teknis PU dan petugas dari Inspektorat Situbondo.
Pertanyaan berikutnya adalah mengenai anggaran untuk membayar sedikitnya tiga personil dari DLH yang ditugaskan untuk piket di lokasi dengan alasan menjaga nozzle air mancur, karena sebelumnya telah beberapa kali terjadi kehilangan. Dan kegiatan ‘piket’ ini diberlakukan 24 jam.
“Pertanyaannya, dari mana anggaran untuk membayar para personil tersebut? Namun, jika mereka tidak dibayar, tentu saja bisa dikategorikan sebagai eksploitasi tenaga kerja yang berlebihan,” ujar Hari, seorang aktivis yang terkenal vokal.
Sementara itu, dari beberapa pertemuan antara Kepala DLH dengan awak media, hanya didapat keterangan yang tidak mampu menjawab kejanggalan-kejanggalan tadi. Ia justru melimpahkan tanggung jawab kegiatan tersebut kepada PPK (RS).
(bersambung)
