SITUBONDO (SBINews.id) – Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi memulai langkah strategis untuk membenahi akurasi data kemiskinan. Pada Senin (27/4/26), bertempat di Pendopo Rakyat, digelar Sosialisasi Pemutakhiran Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk (DTKP) guna memastikan setiap program pembangunan mendarat di tangan yang tepat.
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, bersama Plt. Sekda, Kepala BPS, jajaran Kepala OPD, camat, hingga kepala desa se-Kabupaten Situbondo.
Data Mandiri sebagai Solusi Lokal
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Mas Rio ini menekankan bahwa data nasional seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki sifat yang dinamis. Oleh karena itu, Situbondo memerlukan kemandirian data yang diperbarui secara berkala dan berjenjang.
“Data harus valid dan berkualitas. Kita tidak bisa hanya bergantung pada data statis, sementara kondisi di lapangan terus berubah. Perlu ada pembaruan mulai dari tingkat RT hingga kabupaten,” tegas Mas Rio.
Ia juga menyoroti fenomena “salah sasaran” yang kerap memicu keluhan di tengah masyarakat. Menurutnya, masih ditemukan warga mampu yang justru menerima bantuan, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan malah terlewatkan. Mas Rio berharap DTKP ini menjadi ujung tombak untuk mewujudkan keadilan sosial di Situbondo.
Mekanisme Verifikasi Ketat
Sekretaris Bapperida, Naning Sugiarti, menjelaskan bahwa esensi dari sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman teknis mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi. Tujuannya jelas: menghapus tumpang tindih data.
“Data akurat adalah fondasi. Kami mendorong pemerintah desa untuk aktif melakukan pendataan langsung di lapangan agar kondisi riil masyarakat terpotret dengan baik,” ujar Naning. Ia menambahkan bahwa pemutakhiran ini sangat krusial untuk mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan daerah.
Menghadirkan Pakar UU Desa
Agenda sosialisasi ini juga diperkuat dengan kehadiran narasumber kompeten, di antaranya:
- Yusuf Murtiono (Direktur Forum Masyarakat Sipil Kebumen sekaligus salah satu pencetus UU Desa).
- Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
Melalui diskusi yang dimoderatori oleh Naning Sugiarti, para peserta dibekali prosedur pembaruan data secara berkala. Diharapkan, setelah sosialisasi ini, kualitas DTKP Situbondo semakin transparan dan efektif, sehingga tak ada lagi warga prasejahtera yang luput dari jangkauan program perlindungan sosial pemerintah.
