SITUBONDO (SBINews.id) – Pelantikan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Situbondo masa bakti 2026–2031 berlangsung khidmat dengan ditandai pengukuhan kepengurusan baru oleh Ketua Umum PMI Jawa Timur, Imam Utomo. Dalam prosesi tersebut, Husna Laili atau yang akrab disapa Mbak Una resmi dilantik sebagai Ketua PMI Kabupaten Situbondo untuk lima tahun ke depan.
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi PMI Situbondo dalam memperkuat peran organisasi kemanusiaan di tengah masyarakat. Kepemimpinan baru diharapkan mampu membawa PMI semakin adaptif, profesional, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan pelayanan kemanusiaan di Kabupaten Situbondo.
Dalam sambutannya, Mbak Una menyampaikan komitmennya untuk membawa PMI Situbondo menjadi organisasi yang semakin aktif dan profesional dalam menjalankan berbagai program kemanusiaan. Menurutnya, pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pembinaan relawan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan akan terus diperkuat selama masa kepengurusannya.
Ia menegaskan bahwa PMI tidak dapat berjalan sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Oleh karena itu, pihaknya akan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo serta berbagai elemen masyarakat untuk memperluas manfaat pelayanan PMI.
“Kami akan semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, relawan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan misi kemanusiaan di Kabupaten Situbondo,” tegas Mbak Una.
Menurut Mbak Una, keberhasilan menjalankan program-program kemanusiaan sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, PMI Situbondo akan mengedepankan konsep Pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat menjadi fondasi penting untuk membesarkan PMI dan meningkatkan kontribusinya bagi masyarakat Situbondo.
“Untuk bisa mensukseskan apa pun yang menjadi tujuan dan harapan kami di PMI Kabupaten Situbondo, kita perlu bergerak bersama dan berjalan bersama. Di sinilah pentingnya kolaborasi Pentahelix,” ujarnya.
Selain memperkuat kolaborasi, Mbak Una juga memaparkan tiga fokus utama kepengurusan PMI Situbondo periode 2026–2031. Fokus pertama adalah peningkatan dan modernisasi Unit Donor Darah (UDD) agar ketersediaan darah bagi masyarakat semakin terjamin, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
Menurutnya, kebutuhan darah merupakan salah satu pelayanan vital yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan sistem pelayanan dan pengelolaan UDD menjadi prioritas utama yang akan segera dilakukan.
Fokus kedua adalah memperkuat kapasitas kader PMI hingga tingkat desa. Langkah tersebut akan dibarengi dengan upaya menghidupkan kembali semangat Palang Merah Remaja (PMR) dan Korps Sukarela (KSR) di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Program tersebut diharapkan mampu mencetak generasi muda yang memiliki jiwa kemanusiaan, kepedulian sosial, serta kesiapsiagaan dalam membantu masyarakat ketika terjadi kondisi darurat maupun bencana.
Adapun fokus ketiga adalah memperkuat peran PMI dalam penanggulangan bencana. Mengingat Situbondo termasuk daerah yang memiliki potensi berbagai jenis bencana, PMI diharapkan mampu hadir sejak tahap mitigasi, tanggap darurat, hingga proses pemulihan pascabencana.
“Kita ingin PMI Kabupaten Situbondo hadir dalam mitigasi maupun tindakan perbaikan saat terjadi bencana. PMI merupakan mitra strategis pemerintah dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat,” kata Mbak Una.
Di akhir sambutannya, Ketua PMI Situbondo tersebut meminta dukungan dan bimbingan dari PMI Jawa Timur, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar organisasi yang dipimpinnya dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia berharap semangat pembangunan daerah yang saat ini digaungkan Pemerintah Kabupaten Situbondo juga dapat menjadi semangat bagi PMI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kemanusiaan.
“Semoga PMI Kabupaten Situbondo bisa sesuai dengan jargon kita bersama, Situbondo Naik Kelas. Maka PMI Kabupaten Situbondo juga harus naik kelas,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PMI Jawa Timur, Imam Utomo, menegaskan bahwa seluruh pengurus PMI pada hakikatnya merupakan relawan yang mengabdikan diri untuk tugas-tugas kemanusiaan tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial.
Menurut mantan Gubernur Jawa Timur tersebut, semangat kemanusiaan menjadi landasan utama seluruh pengurus PMI dalam menjalankan tugasnya membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
“PMI tidak membedakan status atau jabatan, karena semua pengurus memiliki semangat yang sama, yakni membantu sesama yang membutuhkan. PMI bertugas menjalankan misi kemanusiaan baik dalam situasi damai maupun saat terjadi konflik,” kata Imam Utomo.
Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi apa pun PMI harus hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak musibah, bencana, maupun berbagai keadaan darurat lainnya.
Karena itu, PMI dituntut untuk tetap netral dan tidak terafiliasi dengan kepentingan pihak mana pun. Netralitas tersebut merupakan prinsip dasar organisasi kemanusiaan yang harus terus dijaga dalam setiap pelaksanaan tugas.
Selain menjalankan fungsi kemanusiaan secara mandiri, PMI juga merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang membutuhkan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Imam Utomo menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara PMI dan BPBD menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan bencana di daerah.
Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan pesan khusus kepada Ketua dan jajaran Pengurus PMI Kabupaten Situbondo yang baru dilantik agar menerapkan standar respons cepat dalam setiap penanganan bencana.
Menurutnya, kecepatan respons merupakan salah satu indikator keberhasilan pelayanan kemanusiaan. PMI harus mampu bergerak cepat agar bantuan dapat segera diterima masyarakat yang terdampak.
“Saya berharap Ketua dan Pengurus PMI Situbondo yang baru dilantik, dalam melaksanakan tugasnya, PMI menerapkan standar respons cepat. Saat terjadi bencana, PMI ditargetkan sudah berada di lokasi maksimal enam jam setelah kejadian untuk bergabung dengan BPBD,” tegas Imam Utomo.
Pelantikan kepengurusan PMI Kabupaten Situbondo periode 2026–2031 tersebut sekaligus menjadi awal langkah baru bagi organisasi kemanusiaan itu untuk memperkuat pelayanan, memperluas kolaborasi, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan demi mewujudkan PMI yang semakin profesional serta bermanfaat bagi masyarakat Situbondo.
