JAKARTA (SBINews.id) – Ruang rapat Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, mendadak riuh oleh desakan tajam dari Fraksi PKB. Dalam Rapat Kerja Komisi VI yang digelar Rabu (8/4/26), Anggota DPR RI, HM Nasim Khan melayangkan kritik keras terkait kebijakan impor gula rafinasi yang dinilai kian mencekik keberlangsungan petani tebu lokal dan industri gula nasional.
Di hadapan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, hingga jajaran direksi BUMN pangan seperti ID Food dan PTPN Group (SugarCo), Nasim menyayangkan agenda tahunan ini yang seolah hanya menjadi seremoni tanpa solusi konkret.
Lingkaran Setan Impor Belasan Tahun
Meski mengapresiasi kehadiran lengkap para pemangku kepentingan, Nasim menegaskan bahwa persoalan gula adalah “penyakit lama” yang tak kunjung sembuh.
“Pertemuan hari ini sangat lengkap. Tapi persoalan ini sudah belasan tahun dibahas tanpa solusi nyata. Saya berharap kali ini benar-benar ada hasil yang dirasakan langsung oleh rakyat,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.
Ia menyoroti ketidakkonsistenan pemerintah dalam menagih janji para importir gula rafinasi. Menurutnya, kewajiban bagi importir untuk memiliki kebun tebu sendiri harus ditegakkan sebagai fondasi penguatan produksi dalam negeri, bukan sekadar regulasi di atas kertas.
Ironi Stok Menumpuk dan Tarif Nol Persen
Kritik Nasim semakin tajam saat memaparkan kondisi lapangan. Ia mengungkapkan adanya anomali di mana stok gula justru tidak terserap optimal dan menumpuk di gudang-gudang BUMN seperti PTPN dan SGN, sementara keran impor tetap terbuka lebar.
Tak hanya itu, kebijakan tarif impor nol persen untuk produk turunan seperti etanol turut dikecam. Nasim menilai kebijakan ini merupakan “karpet merah” bagi produk asing yang secara langsung mematikan daya saing pabrik lokal.
“Banyak pabrik dalam negeri yang tidak bisa menggiling tebu karena tidak mampu bersaing. Ini fakta di lapangan. Kalau impor dibiarkan tanpa kontrol, sama saja dengan mematikan petani tebu secara perlahan,” ujarnya.
Harapan pada Swasembada dan Orkestrasi Prabowo
Dalam pandangannya, Indonesia harus berhenti bergantung pada keuntungan jangka pendek dari impor. Nasim mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran sentral dalam mengorkestrasi sinergi lintas sektor demi mencapai swasembada gula.
Ia mendesak kementerian terkait untuk tidak hanya piawai membuat regulasi, tetapi berani dalam implementasi. “Regulasi sudah ada, sistem sudah jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk menegakkan aturan,” tambah Nasim.
Konflik Agraria: Dari Pembakaran Gedung hingga Isu HGU
Selain urusan tata niaga gula, Nasim juga membeberkan sisi gelap pengelolaan lahan di tubuh PTPN. Ia mengungkap insiden tragis pembakaran gedung PTPN di kawasan Ijen, Bondowoso, sebagai bukti nyata konflik agraria yang belum tuntas antara perusahaan dan masyarakat.
Nasim mengingatkan agar penyelesaian konflik mengacu pada Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan dan perkebunan, dengan menekankan keadilan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Menutup pernyataannya, ia memberi sinyal kuat bahwa Panitia Khusus (Pansus) Agraria akan bergerak untuk membedah masalah lahan, termasuk ratusan ribu hektare lahan sawit tanpa HGU yang selama ini merugikan negara.
“Ini ironi. Sektor yang seharusnya menghasilkan puluhan triliun justru hanya mencatatkan sekitar Rp6 triliun dan terus merugi. Ini harus segera dibenahi secara serius,” pungkasnya.
Penulis: Tim – Editor: Redaksi
