Berita  

Perkuat Transparansi, KPK dan Pemkab Situbondo Bedah Celah Korupsi APBD

SITUBONDO (SBINews.id) – Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Inspektorat menggelar sosialisasi krusial terkait pencegahan korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengawasan pembangunan daerah, Selasa (28/4/26). Langkah ini diambil sebagai upaya konkret meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di tingkat daerah.

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan strategis, mulai dari Bupati Situbondo, Kapolres, Ketua DPRD, kepala perangkat daerah, aparat desa, hingga aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Menutup Celah Melalui SOP

Hadir sebagai narasumber utama, Galih Pramana Natanegara dari Direktorat Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, menekankan bahwa kunci utama menghindari jerat hukum adalah kepatuhan mutlak terhadap aturan main. Ia membedah titik rawan korupsi yang kerap muncul mulai dari fase perencanaan hingga pelaporan.

Dok.Foto: Galih Pramana Natanegara dari Direktorat Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI

“Setiap tahapan pengelolaan APBD harus presisi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Standard Operating Procedure (SOP). Ini adalah benteng utama agar terhindar dari potensi penyimpangan,” tegas Galih di hadapan para peserta.

Galih juga memperingatkan bahwa aparat penegak hukum tidak akan pandang bulu dalam menindak sekecil apa pun perbuatan korupsi. Menurutnya, kegagalan menjalankan SOP bisa menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menemukan alat bukti.

“Jika kita bekerja sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku, niscaya perbuatan korupsi bisa dihindari,” tambahnya.

Masyarakat Sebagai “CCTV” Sosial

Selain pengawasan internal, KPK mendorong keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas eksternal. Masyarakat diminta tidak hanya menjadi penonton atau penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berani bersuara jika menemukan indikasi penyelewengan.

Pemerintah daerah pun didorong untuk membuka keran informasi publik seluas-luasnya agar data penggunaan anggaran dapat diakses secara transparan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan kontrol sosial yang kuat guna mendukung pengelolaan APBD yang efektif dan efisien.

Baca Juga:
Pertamina Pastikan Stok LPG 3 Kg di Situbondo Aman, 14 Ribu Tabung Tambahan Digelontorkan untuk Redam Panic Buying
Penulis: HamzahEditor: Redaksi
error: