JAKARTA (SBINews.id) – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, memaparkan realita pahit yang menimpa daerahnya. Sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030, pria yang akrab disapa Mas Rio ini tidak hanya datang membawa data, tapi juga membawa beban psikologis ribuan warganya yang kini terisolasi akibat bencana.
Mas Rio hadir dengan satu misi krusial: mendesak pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan untuk memasukkan faktor kebencanaan sebagai variabel utama dalam kerangka kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Hal itu disampaikannya pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR-RI, di ruang rapat Komisi XI DPR-RI.
Membuka paparannya, Mas Rio menjelaskan anatomi wilayah Situbondo yang secara natural sangat rentan. Terletak di hilir Pegunungan Argopuro dan Ijen, dengan 90 persen wilayah berupa garis pantai (coastline), Situbondo ibarat “bak penampung” air dari dataran tinggi sekitarnya.
“Kadang di Situbondo tidak hujan, tapi kalau di Bondowoso hujan lebat, airnya lari ke kami. Ini adalah bencana hidrometeorologi yang sudah terjadi sejak zaman Besuki dan Panarukan dulu karena pendangkalan alamiah, bukan sekadar isu alih fungsi hutan,” tegas Mas Rio.
Ia menceritakan pengalaman emosional saat meninjau lokasi banjir bandang beberapa hari lalu. Mas Rio harus berjalan kaki selama dua jam untuk mencapai sebuah kawasan di mana 1.500 warga terisolasi total karena jembatan putus dan jalan hancur. Secara keseluruhan, banjir kali ini menyapu beberapa kecamatan, berdampak pada 8.000 rumah warga, dan merenggut dua nyawa.
Data yang disodorkan Mas Rio cukup menghentak. Di tengah kerusakan infrastruktur yang masif, mulai dari jalan Pantura sepanjang 150 km yang tergerus, jembatan putus, hingga fasilitas publik yang luluh lantak, Situbondo justru menghadapi tekanan fiskal yang berat.
“Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) kami hanya Rp17 miliar. Bagi kami itu sudah besar, tapi dibanding skala kerusakan saat ini, jumlah itu jauh dari cukup,” ungkapnya.
Lebih ironis lagi, pada tahun 2026, Situbondo diproyeksikan kehilangan kekuatan fiskal hingga Rp198 miliar, akibat penurunan TKD dan transfer provinsi. Padahal, di bawah kepemimpinan Mas Rio, Situbondo tengah menikmati tren positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,16 persen dan angka kemiskinan yang berhasil ditekan ke level 11 persen.
“Prestasi yang kami bangun setahun ini bisa hancur dalam semalam karena bencana. Jika akses pasar macet, sekolah hancur, dan mobilitas warga terhenti, pertumbuhan ekonomi pasti ambruk. Kami tidak sedang meminta uang untuk kepentingan lain, kami ingin fasilitas publik kembali normal agar ekonomi warga tetap bergerak,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Mas Rio juga menyentil kebijakan penganggaran yang dinilainya kurang proporsional. Ia melihat adanya pendekatan yang ambivalen, di mana ada daerah yang minim risiko bencana namun TKD-nya tetap stabil, sementara daerah rawan seperti Situbondo justru mengalami pengurangan.
Menanggapi fenomena “viralitas” sebagai syarat respon pemerintah, Mas Rio melontarkan sindiran halus namun tajam:
“Mungkin saya akan sering-sering bikin TikTok nanti, supaya masyarakat tahu kita sedang memperjuangkan nasib mereka dan agar pusat segera merespon. Tapi idealnya, kebijakan harus diletakkan pada porsi yang lebih bijaksana, bukan berdasarkan viral atau tidaknya sebuah kejadian.”
Menutup pernyataannya, Mas Rio menegaskan bahwa Situbondo siap menerima bantuan dalam bentuk apa pun, baik pengembalian alokasi TKD maupun pembangunan langsung oleh pemerintah pusat. Baginya, keselamatan warga dan keberlanjutan ekonomi adalah harga mati.
“Kami tidak bicara hal teknis, kami bicara makro. Jangan sampai apa yang sudah dibangun dengan susah payah terganggu hanya karena variabel bencana tidak dihitung dalam kebijakan fiskal nasional,” pungkasnya disambut dukungan dari sejumlah anggota Komisi XI.
