SITUBONDO (SBINews.id) – Ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel yang membara di Timur Tengah kini menyisakan kecemasan mendalam bagi warga di pesisir Situbondo. Menanggapi ancaman keselamatan yang mengintai warganya di perantauan, Pemerintah Kabupaten Situbondo resmi membuka Posko Pengaduan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdampak konflik, Kamis (5/3/26).
Langkah responsif ini dipicu oleh sebuah momen tak terduga saat Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio) melakukan siaran langsung (live) di platform TikTok pribadinya. Di tengah interaksi digital tersebut, seorang PMI asal Situbondo yang berada di Oman mendadak melapor, mengadukan kegelisahannya di tengah dentuman suara bom yang kian sering terdengar.
“Langsung melapor kepada saya saat live TikTok. Ada satu orang dari Oman yang melaporkan kondisi terdampak perang. Atas dasar itu, saya perintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk segera membuat posko pengaduan, baik online maupun offline,” tegas Mas Rio.
Salah satu laporan yang memicu kekhawatiran serius datang dari keluarga Sri Wahyuningsih (40), warga Kampung Setonggak, Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan. Sri, yang awalnya bekerja di Dubai dan kini terdeteksi berada di Oman, dikabarkan tengah mendekam di sebuah penampungan bersama empat rekan lainnya di wilayah yang dinilai sangat rawan.
Camat Kapongan, Roi Hidayat, S.Pi, M.Si. (Mas Roi), yang mendampingi keluarga Sri ke kantor Disnaker, mengungkapkan bahwa informasi ini divalidasi setelah video siaran langsung bupati viral.
“Keluarga, didampingi kakak kandung Bu Sri, melapor hari ini. Awalnya kami tahu dari live TikTok Mas Bupati. Bu Sri menyampaikan rasa resah karena sering mendengar suara bom dan memohon untuk segera dipulangkan,” ujar Mas Roi.
Meski posisi pastinya masih simpang siur antara wilayah perbatasan Dubai dan Oman, pihak kecamatan terus berupaya menjalin komunikasi intensif dengan korban. “Nanti sore ada jadwal komunikasi lagi dengan kakaknya untuk memastikan koordinat terakhir dan kondisi kesehatannya,” tambahnya.
Hingga saat ini, baru tiga PMI yang terdata secara resmi berada di zona merah konflik. Namun, Mas Rio meyakini angka tersebut hanyalah “puncak gunung es”. Ia menginstruksikan Disnaker untuk proaktif menyisir data, mengingat besarnya jumlah warga Situbondo yang mencari nafkah di tanah Arab.
Bupati menegaskan bahwa dalam situasi darurat seperti ini, status legalitas pekerja bukan menjadi prioritas utama.
“Bagi saya ini bukan soal prosedur semata, tapi soal kemanusiaan. Warga Situbondo ada di luar negeri dan nyawanya terancam perang. Kami siap mendukung, termasuk fasilitasi tiket pulang jika dibutuhkan,” kata Mas Rio.
Secara teknis, Kabid Bina Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Situbondo, Ery Sandhi, menjelaskan bahwa posko ini berfungsi sebagai basis data awal. Informasi yang terkumpul akan diteruskan ke BP3MI Jawa Timur, P4MI Banyuwangi, hingga ke kementerian terkait di Jakarta.
“Kami sudah mengantongi kontak KBRI di sejumlah negara Timur Tengah. Kami yakin pemerintah pusat tidak tinggal diam, dan kami di daerah akan terus mengawal pelayanan serta perlindungan ini,” jelas Ery.
Pemerintah Kabupaten Situbondo mengimbau kepada seluruh keluarga yang memiliki anggota keluarga di Timur Tengah untuk segera melapor ke posko Disnaker.
Rencananya, Jumat (6/3/26), Mas Rio dijadwalkan bertemu langsung dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) untuk mempercepat proses evakuasi dan perlindungan bagi warga Situbondo yang terjebak di pusaran konflik tersebut.
