SITUBONDO (SBINews.id) – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, atau yang akrab disapa Mas Rio, menunjukkan sikap tegas dalam mengawal keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyelenggaraan MBG yang digelar di Intellegence Room Situbondo, pada Sabtu (21/2/2026).
Dalam rapat tersebut Mas Rio memberikan peringatan keras kepada pemegang izin prinsip yang dinilai lamban hingga menyoroti praktik “impor” bahan baku dari luar daerah.
Sebagai Ketua Pengarah Satgas MBG Kabupaten Situbondo, Mas Rio mengungkapkan bahwa dari total kuota 92 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), baru 31 yang beroperasi dan 10 lainnya masih dalam tahap proses. Kondisi ini menyisakan hampir 50 titik yang belum menunjukkan tanda-tanda operasional secara nyata.
Mas Rio menegaskan telah menjalin komunikasi intensif dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Gubernur, dan jajaran menteri terkait kendala ini. Ia tidak ingin kuota yang tersedia hanya menjadi “pajangan” administratif sementara anak-anak sekolah belum merasakan manfaatnya.
“Instruksi dari Pusat sudah jelas: laporkan dan cabut izin bagi mereka yang tidak kunjung jalan. Kita alihkan kuota tersebut kepada pihak yang lebih siap. Jangan sampai anak-anak kita hanya melihat program ini tanpa bisa merasakannya,” tegasnya di hadapan para pejabat pemkab terkait, Korwil SPPG, dan para Kepala Dapur SPPG.
Meski Situbondo menempati peringkat kedua terbaik dalam pemenuhan standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Bupati mengingatkan agar semua pihak tidak lengah. Ia menekankan kebijakan zero tolerance terhadap isu keamanan pangan. Sesuai arahan pemerintah pusat, jika ditemukan kasus keracunan makanan, izin operasional SPPG akan langsung dicabut secara permanen (banned).
Pemerintah Daerah pun berkomitmen mengambil tanggung jawab penuh dalam anggaran inspeksi dan screening guna memastikan kualitas gizi tetap terjaga.
Isu krusial yang menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut adalah penyimpangan rantai pasok. Mas Rio menemukan adanya SPPG yang nekat mengambil bahan baku dari luar kota demi mengejar keuntungan pribadi melalui skema minimum cost, maximum return.
“Uang negara harus berputar di Situbondo. Saya tidak ingin beras atau sayuran diambil dari luar daerah sementara kita sendiri mengalami surplus. Ini bukan sekadar memberi makan, tapi soal memutar siklus ekonomi lokal sesuai visi Presiden Prabowo,” lanjutnya.
Bupati meminta optimalisasi komoditas lokal sebagai keunggulan kompetitif, di antaranya:
- Superfood Maronggi (Kelor): Diinstruksikan masuk dalam menu harian karena nilai gizinya yang tinggi.
- Protein & Buah Lokal: Pembinaan peternak telur lokal akan ditingkatkan, sementara buah naga dan jambu kristal Situbondo harus menjadi prioritas menggantikan buah impor.
- Pemberdayaan UMKM: Mas Rio melarang penggunaan roti pabrikan besar dan menginstruksikan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk merangkul UMKM lokal dalam penyediaan camilan dan tenaga kerja.
Menanggapi kendala sertifikasi dan permodalan yang sering dialami pelaku UMKM, Mas Rio memastikan pemerintah akan hadir melakukan pendampingan. Bagi UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sertifikasi layak, pemerintah akan memberikan “back up” penuh. Sementara untuk urusan permodalan, Pemkab telah menyiapkan skema Forsa UMKM.
“Besok saya akan bersurat secara resmi kepada Kepala BGN terkait kendala operasional ini. Intinya, saya ingin program ini berjalan cepat, tertib, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Situbondo,” pungkasnya.
