SITUBONDO (SBINews.id) — Suasana sosialisasi Transaksi Digital Aman di Situbondo, Kamis (12/3/26), mendadak memanas saat HM Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mengalihkan perhatian publik pada sebuah isu krusial di Senayan. Legislator dari Fraksi PKB ini melontarkan kritik tajam terkait mangkirnya Direktur Agrinas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama parlemen.
Bagi Nasim, ketidakhadiran pimpinan PT Agrinas Pangan Nusantara bukan sekadar urusan teknis jadwal, melainkan sebuah pelanggaran etika berat terhadap lembaga tinggi negara.
“Ketidakhadiran itu sudah melanggar etika. Kemarin kami bahkan memutuskan membatalkan RDP. Kami memilih menunggu Direktur Agrinas hadir secara langsung untuk memenuhi panggilan kami,” tegas Nasim di sela kegiatannya bersama Bank Mandiri.
Kegeraman Komisi VI bukan tanpa alasan. RDP tersebut sejatinya dirancang untuk membedah transparansi rencana besar: impor 105.000 unit kendaraan niaga asal India—merek Mahindra dan Tata Motors.
Rencananya, armada raksasa ini akan disalurkan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Namun, proyek ambisius yang melibatkan hajat hidup orang desa ini justru terkesan tertutup kabut informasi. Nasim menekankan bahwa DPR memerlukan kejelasan mengenai:
- Mekanisme kerja sama yang melibatkan Kementerian Koperasi.
- Aturan main dalam pengelolaan program di tingkat desa.
- Urgensi impor di tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional.
Nasim juga menyinggung fakta lapangan mengenai kedatangan ribuan kendaraan yang diduga berkaitan dengan program tersebut. Ironisnya, hingga saat ini, pihak kementerian terkait pun disebut belum mampu memberikan penjelasan detail mengenai “cetak biru” kerja sama tersebut.
“Kami ingin mempertanyakan sistem kerja sama, aturan, dan berbagai hal lainnya. Sampai sekarang kami belum mendapatkan jawaban yang pasti,” lanjut legislator asal Dapil III Jawa Timur ini.
Menutup pernyataannya, Nasim menegaskan bahwa Komisi VI tidak akan tinggal diam. Urusan sakit atau kendala pribadi seharusnya tidak menjadi tameng untuk menghindari tanggung jawab publik.
“Kapan pun kami siap menerima penjelasan. Bahkan kemarin ada rencana kami akan mendatangi langsung jika memang benar yang bersangkutan sedang sakit. Tapi sampai sekarang, informasi lanjutannya pun nihil,” pungkasnya dengan nada kecewa.
Kini, bola panas ada di tangan Agrinas. Akankah mereka hadir membawa transparansi? Atau tetap membiarkan kursi di Senayan kosong dengan tumpukan pertanyaan yang kian menggunung?
