Surabaya – Rumah Perjuangan Keadilan Rakyat (RPKR) hari ini, Jumat, 21 Maret 2025, menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Timur. Ratusan massa yang tergabung dalam RPKR menyuarakan tuntutan pemberantasan korupsi di lingkungan DPRD Jawa Timur.
Dalam orasinya, Ketua Umum RPKR, Panembahan Soleh, menyatakan bahwa lembaga DPRD Jawa Timur yang seharusnya menjadi kebanggaan rakyat, kini dinodai oleh praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota dewan. “DPRD Jawa Timur dibentuk untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri,” tegasnya.
RPKR menyoroti dugaan penyalahgunaan dana hibah dan program workshop yang dijadikan bancakan oleh beberapa anggota DPRD Jawa Timur. Salah satu nama yang disebut adalah Zeiniye, anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PPP sekaligus Ketua DPC PPP Situbondo. RPKR menuding Zeiniye terlibat dalam praktik korupsi dan telah melaporkan dugaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami menemukan bukti nyata dan telah melaporkannya ke KPK. Gender di gaungkan untuk ikutan menjadi koruptor. Klasifikasi koruptor tangan besi pula,” ujar Panembahan Soleh.
Sekretaris Jenderal RPKR, Achmad Yani, menambahkan bahwa pihaknya menuntut keadilan dan supremasi hukum ditegakkan. “Pimpinan dan Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur harus tegas pada perilaku koruptif anggota DPRD di lingkungan Jawa Timur. Saudari Zeiniye harus segera dinonaktifkan sebagai anggota DPRD demi rakyat dan Jawa Timur di masa depan,” katanya.
Dalam aksi tersebut, RPKR menyampaikan lima tuntutan utama:
- Bersihkan Gedung DPRD Jawa Timur dari Koruptor
- Pimpinan DPRD harus tegas terhadap anggota DPRD Jawa Timur yang korup
- Pecat Zeiniye dari Anggota DPRD Jawa Timur
- Usut Tuntas Program-program di DPRD Jawa Timur
- Hapus Program DPRD Jawa Timur yang kurang Manfaat dan hanya ladang Korupsi
Aksi demonstrasi ini berlangsung cukup tegang, namun tetap kondusif. RPKR mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
