SUMENEP – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan mendatangi kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura di Pamekasan, Selasa (4/6). Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan warga atas seringnya pemadaman listrik, khususnya di Pulau Sapudi dan Raas.
“Kami sengaja datang langsung ke PLN agar persoalan listrik di kepulauan ini ditangani secara serius. Listrik ini kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Hosnan Abrori, legislator muda asal Pulau Sapudi, usai melakukan audiensi dengan pihak PLN.
Hosnan mengungkapkan, saat ini kebutuhan listrik di Pulau Sapudi telah mencapai 2.600 kilowatt peak (KWP), namun pasokan yang tersedia baru 2.200 KWP. Dari lima mesin pembangkit yang ada, dua di antaranya tidak berfungsi karena rusak.
Merespons kondisi tersebut, pihak PLN, menurut Hosnan, berjanji akan menambah satu unit mesin baru berkapasitas 460 KWP. Dengan tambahan itu, diharapkan pasokan listrik di Sapudi dapat kembali normal sebelum akhir bulan ini.
“Kami akan terus mengawasi dan mendesak agar realisasi ini tidak molor. Warga kepulauan sudah cukup lama menanggung ketidakpastian soal listrik,” ujarnya.
Berbeda dengan Sapudi, Pulau Raas saat ini memiliki kapasitas daya mencapai 1.160 KWP, sedangkan kebutuhan hanya sekitar 662 KWP. Di wilayah ini terdapat lima mesin aktif, dua di antaranya difungsikan sebagai cadangan.
“Kalau dari sisi kapasitas sudah mencukupi. Tapi kalau masih ada dusun atau desa yang belum teraliri listrik, terutama di daratan Raas, kami minta segera dilakukan koordinasi pemasangan jaringan,” tambahnya.
Selain itu, Hosnan juga menyinggung soal elektrifikasi di wilayah Masalembu yang hingga kini masih belum terealisasi. Ia menyebutkan, jika tidak ada kendala berarti, listrik di Masalembu ditargetkan mulai menyala pada tahun 2026.
“PLTD-nya nanti dari SKK Migas, sementara jaringan distribusi dari PLN. Tapi sekarang masih ada kendala dalam hal pembebasan lahan,” ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep itu.
Sebagai representasi masyarakat kepulauan di parlemen daerah, Hosnan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal upaya pemerataan layanan publik, khususnya kelistrikan.
“Kami ingin kepulauan diperlakukan setara. Jangan sampai masyarakat kepulauan selalu jadi korban dari ketimpangan pembangunan, terutama dalam urusan dasar seperti listrik,” pungkasnya.
