SITUBONDO – Anggota Komisi VI DPR RI, HM Nasim Khan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mendesak agar rencana pembangunan Jembatan Jawa-Bali (Jabal) dikaji ulang secara komprehensif. Nasim Khan menekankan pentingnya studi mendalam mengingat dampak signifikan proyek ini dari berbagai aspek. Hingga Juli 2025, proyek ambisius ini masih sebatas wacana, menghadapi berbagai hambatan mulai dari penolakan budaya hingga tantangan teknis dan finansial.
Wacana Jembatan Jawa-Bali bukanlah hal baru. Pada 2016, Bupati Banyuwangi mengusulkan pembangunan jembatan ini sebagai solusi kemacetan parah di Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk. Dorongan politik kembali muncul pada September 2023, ketika Komisi V DPR RI mendesak dilakukannya studi kelayakan (feasibility study) terkait rencana pembangunan jembatan penghubung dua pulau ini.
Namun, tantangan terbesar datang dari Pemerintah Provinsi Bali yang secara konsisten menolak konsep jembatan penghubung Jawa-Bali. “Ada kekhawatiran bahwa jembatan fisik akan melemahkan filter budaya tradisional yang ada di Pulau Dewata Bali,” terang Nasim Khan melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 29 Juli 2025. Penolakan ini berakar pada mitologi dan nilai lokal Bali yang menganggap Pulau Jawa dan Bali harus tetap terpisah oleh air.
Senada dengan pemerintah daerah, Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Banyuwangi juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Mereka menilai struktur jembatan yang lebih tinggi dari Padmasana, tempat suci umat Hindu, dianggap tidak sesuai secara spiritual.
Secara teknis, komunitas global seperti Reddit melalui studi mereka menyatakan bahwa pembangunan jembatan sepanjang 3 hingga 5 kilometer di atas laut adalah memungkinkan, mengingat Selat Bali yang relatif sempit dan dangkal. Akan tetapi, tantangan geologis yang signifikan membayangi proyek ini. “Wilayah tersebut rawan gempa dan potensi tsunami sebagai bagian dari Ring of Fire,” jelas Nasim Khan.
Selain itu, biaya pembangunan diperkirakan akan sangat besar, dengan estimasi kasar mencapai miliaran dolar AS. Pertimbangan teknis yang kompleks dan potensi pengembalian investasi yang masih dipertanyakan menjadi faktor krusial dalam kajian kelayakan.
Hingga saat ini, belum ada kajian lengkap dan terbuka yang dipublikasikan oleh lembaga teknis terkait seperti Kemenko Maritim atau Kementerian Perhubungan. Meskipun dorongan politik dan legislatif untuk melakukan kajian kelayakan formal (mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, dan budaya) telah muncul sejak 2023, hasilnya belum tersedia untuk publik.
“Biaya besar, manfaat jangka panjang juga belum dipetakan secara jelas. Budaya dan sosial mayoritas Bali menolak karena mitologi dan pandangan kultural,” papar Nasim Khan.
Kesimpulannya, proyek Jembatan Jabal di Selat Bali hingga Juli 2025 masih berada pada tahap wacana dan usulan. Penolakan masyarakat Bali dan nilai-nilai kultural yang kuat menjadi hambatan terbesar, meskipun secara fisik pembangunan jembatan memungkinkan.
“Kendati fisik memungkinkan, tetapi hingga saat ini tidak ada tanda-tanda yang jelas bahwa proyek ini akan segera dilaksanakan,” pungkas Nasim Khan.
