BONDOWOSO (SBINews.id) — Pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, HM Nasim Khan, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bondowoso — (meliputi: Bupati KH. Abdul Hamid Wahid, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kajari) — berhasil mempertemukan PTPN I Regional V Kebun Belawan dengan petani pengelola lahan yang telah lama berselisih.
Mediasi berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Bondowoso pada Rabu, 15 Oktober 2025, dan menandai terobosan penting dalam upaya meredakan ketegangan agraria yang telah berlarut selama beberapa dekade. Upaya panjang penyelesaian konflik agraria di kawasan lereng Ijen akhirnya menemukan titik terang.
Pertemuan tersebut mempertemukan perwakilan petani pengelola lahan dengan manajemen PTPN I Regional V Kebun Belawan. Dalam suasana dialogis dan konstruktif, kedua pihak sepakat untuk menempuh jalan damai melalui skema kemitraan yang mengutamakan kesejahteraan bersama dan kepastian hukum.
Konflik di lereng Ijen sejatinya telah berlangsung lama. Lahan subur di kawasan tersebut selama bertahun-tahun menjadi sumber perebutan antara masyarakat petani dan perusahaan negara pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Akar masalahnya bermula dari klaim historis masyarakat yang merasa memiliki keterikatan turun-temurun terhadap tanah itu, berhadapan dengan legitimasi formal PTPN I sebagai pengelola lahan berdasarkan izin resmi negara.
Upaya penyelesaian sebenarnya sudah berulang kali diupayakan, namun sebagian besar menemui jalan buntu. Baru pada momentum kali ini, berkat fasilitasi aktif dari HM Nasim Khan dan dukungan penuh Forkopimda, tercapai kesepahaman yang mengedepankan keadilan sosial dan kemitraan produktif.
Nasim Khan menegaskan bahwa mediasi ini bukan sekadar forum formalitas, melainkan langkah nyata untuk menjembatani kepentingan rakyat dan negara. “Ini bukan hanya soal tanah, tetapi soal keadilan, kesejahteraan, dan masa depan ekonomi masyarakat. Kesepakatan ini menjadi sejarah baru bagi Bondowoso,” ujarnya di sela pertemuan.
Dalam hasil mediasi tersebut, disepakati bahwa pengelolaan lahan akan dilanjutkan melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO), dengan komoditas kopi sebagai fokus utama. Skema ini dirancang untuk memberikan ruang partisipasi bagi petani dalam pengelolaan lahan, sekaligus menjamin pembagian hasil yang proporsional dan adil antara petani dan perusahaan.
Skema KSO ini dirancang untuk:
- Pembagian Hasil yang Adil: Memastikan distribusi keuntungan yang berimbang antara petani dan perusahaan.
- Kepastian Hukum dan Kesejahteraan: Memberikan landasan hukum yang kuat bagi petani dalam mengelola lahan.
- Pengembangan Alternatif: Membuka peluang bagi petani yang ingin menggarap lahan alternatif di bawah sistem kemitraan yang sama.
Program KSO juga membuka peluang bagi petani yang belum memiliki akses lahan untuk ikut serta dalam pengembangan kawasan pertanian produktif. Model kerja sama ini disebut sejalan dengan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanian dan perkebunan berkelanjutan yang digagas pemerintah pusat.
Manager PTPN I Regional V, Bambang Trianto, menyambut baik hasil kesepakatan tersebut. Menurutnya, sinergi ini akan menjadi tonggak penting bagi hubungan baru antara perusahaan dan masyarakat.
“Kami ingin memastikan kepastian hukum tetap terjaga, namun di saat yang sama masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi yang nyata. PTPN terbuka untuk semua aspirasi petani dan berkomitmen membangun kemitraan yang saling menguntungkan,” tegas Bambang.
Untuk merealisasikan kesepakatan tersebut, Bambang menegaskan bahwa pihaknya juga akan menyiapkan tim teknis untuk memantau pelaksanaan kesepakatan di lapangan agar program berjalan efektif dan transparan.
Sementara itu, Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid menilai hasil mediasi ini sebagai langkah awal yang konstruktif untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah Ijen.
“Pemerintah daerah akan mengawal agar kesepakatan ini tidak berhenti di atas kertas. Kami ingin hasilnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” ujar Bupati.
Senada, Ketua DPRD Bondowoso, Kapolres, dan Dandim menyampaikan komitmen untuk mendukung implementasi hasil mediasi secara konsisten. Mereka menegaskan pentingnya pengawasan bersama agar proses kemitraan berjalan transparan dan berimbang, tanpa ada pihak yang dirugikan.
Mediasi yang berlangsung selama beberapa jam itu diwarnai dengan sesi dialog terbuka, di mana petani diberi kesempatan menyampaikan langsung aspirasi dan unek-unek mereka. Banyak di antara mereka mengungkapkan rasa lega karena akhirnya bisa berbicara di hadapan pihak perusahaan dan pejabat daerah dalam suasana yang kondusif.
Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyebut pertemuan ini sebagai “hari bersejarah” bagi petani lereng Ijen, karena menjadi awal dari penyelesaian damai yang ditunggu puluhan tahun.
Nasim Khan, yang oleh masyarakat setempat dijuluki “Robinhood-nya petani lereng Ijen”, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kesepakatan tersebut hingga benar-benar terimplementasi di lapangan.
“Perjuangan belum selesai. Saya akan pastikan rakyat memperoleh kepastian pengelolaan, peningkatan ekonomi, dan rasa keadilan,” ucap Nasim tegas.
Lebih jauh, Nasim Khan berharap keberhasilan mediasi Bondowoso ini dapat menjadi preseden nasional dalam penyelesaian konflik serupa di berbagai daerah Indonesia, khususnya yang melibatkan perusahaan BUMN di sektor perkebunan.
“Kita tunjukkan bahwa jalan damai dan kemitraan produktif bisa menjadi solusi yang berkeadilan bagi semua,” ujar Nasim.
Di sisi lain, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum berkomitmen membentuk tim monitoring yang akan memastikan seluruh poin kesepakatan dilaksanakan sesuai ketentuan. Langkah ini penting agar konflik lama tidak kembali muncul akibat kesalahpahaman di lapangan.
Selain mengatur pembagian hasil dan pengelolaan, skema kerja sama ini juga mencakup pendampingan teknis budidaya kopi, peningkatan kapasitas petani, serta jaminan akses pasar melalui PTPN I. Dengan demikian, petani tidak hanya memperoleh lahan garapan, tetapi juga peluang ekonomi berkelanjutan.
Bupati Bondowoso menilai, transformasi lereng Ijen menjadi kawasan kopi produktif adalah langkah strategis untuk memperkuat branding Bondowoso sebagai “Kota Kopi Arabika Ijen-Raung”. Pemerintah akan memadukan hasil kesepakatan ini dengan program pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata berbasis perkebunan.
Suasana akrab terlihat di akhir pertemuan ketika kedua belah pihak berjabat tangan dan berfoto bersama Forkopimda, simbolisasi bahwa jalan dialog telah menggantikan konflik.
Kesepakatan ini sekaligus menandai lahirnya babak baru hubungan negara dan rakyat dalam pengelolaan sumber daya agraria. Lereng Ijen kini tidak lagi dikenal sebagai titik konflik, melainkan sebagai simbol rekonsiliasi, kemitraan, dan kebangkitan ekonomi rakyat Bondowoso melalui komoditas unggulan: kopi.
Dengan semangat baru ini, Bondowoso membuka lembaran harapan baru — Dari Tanah Yang Dulu Penuh Sengketa, Kini Tumbuh Harapan Dan Kesejahteraan Yang Berakar Dari Kolaborasi Dan Keadilan Sosial.
