JAKARTA (SBINews.id) — Ratusan pemilik kendaraan bermotor di Jawa Timur dilaporkan mengalami mogok atau kendaraannya tersendat sesaat setelah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Insiden yang merugikan masyarakat ini memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang mendesak investigasi menyeluruh dan transparansi dari Pertamina serta Pemerintah.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut dan meminta Pertamina untuk segera mengambil langkah konkret.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Timur yang kendaraannya tersendat setelah mengisi BBM di SPBU. Ini memprihatinkan, karena Pertamina seharusnya menjamin kualitas BBM yang dijual di SPBU agar tidak menimbulkan kerusakan pada kendaraan,” ujar Nasim di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Ia menegaskan, kasus di Jawa Timur ini menjadi alarm bagi konsumen untuk lebih waspada jika mendapati gejala masalah pada kendaraan mereka setelah melakukan pengisian BBM.
Menyikapi seriusnya masalah ini, Nasim Khan menyatakan bahwa Komisi VI DPR RI berencana untuk segera memanggil Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pemanggilan ini bertujuan untuk meminta penjelasan resmi dan transparan dari BUMN energi tersebut terkait penyebab pasti dari kejadian mogok massal ini.
“Sebagai wakil rakyat, kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat juga berhak tahu. Kami ingin masalah di Jawa Timur ini segera diusut tuntas dan tidak terulang di daerah lain,” tegas legislator asal Jawa Timur ini.
Lebih lanjut, Nasim dengan lugas menuntut pertanggungjawaban Pertamina dan SPBU yang terlibat. “Jika terbukti ada masalah maka kami minta Pertamina dan SPBU wajib melakukan ganti rugi kepada pemilik kendaraan yang mengalami mogok atau tersendat,” tandasnya.
Nasim Khan juga menekankan perlunya pemberian sanksi tegas jika hasil investigasi menemukan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses distribusi BBM atau pengelolaan SPBU.
“Jangan ada kompromi bagi yang bermain-main dengan kualitas BBM, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Permintaan sanksi tersebut meliputi:
- Pencabutan izin SPBU-SPBU terkait jika terbukti terjadi penyelewengan.
- Investigasi mendalam terhadap jalur distribusi Pertamina untuk mengetahui apakah masalah berasal dari tangki pengisian atau pengelolaan di tingkat SPBU.
“Bila terbukti insiden itu terjadi ada penyelewengan, kami minta Pertamina menindak tegas mencabut izin SPBU-SPBU terkait. Kami juga minta dilakukan investigasi ke distribusi Pertamina, agar masalahnya diketahui secara jelas apakah ada indikasi terjadi dari tanki pengisian atau SPBU,” imbuhnya.
Meskipun Pertamina telah merespon insiden ini dengan membuka posko pengaduan dan investigasi, Nasim Khan mengingatkan bahwa pengawasan mutu BBM harus diperketat secara fundamental. Ia mendesak Pertamina untuk melakukan uji kualitas secara berkala di seluruh SPBU.
“Jika pengawasan hanya dilakukan setelah ada masalah, itu artinya sistem belum berjalan efektif. Saya ingin pengawasan dilakukan secara rutin agar masyarakat merasa aman dan percaya mengisi BBM di SPBU,” kritik Nasim.
Ia juga mengingatkan masyarakat sebagai konsumen untuk aktif melapor dan menuntut pertanggungjawaban jika mengalami kerugian akibat kualitas BBM.
Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina menjadi perhatian utama DPR. “Jangan sampai masalah ini menimbulkan Pertamina kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena Pertamina adalah satu-satunya BUMN Indonesia yang bergerak di bidang energi khususnya minyak dan gas bumi dengan binis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pertamina seharusnya lebih baik dalam segala hal,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diberitakan telah melakukan peninjauan awal ke sejumlah SPBU yang dilaporkan bermasalah di Surabaya dan Gresik. Nasim Khan berharap langkah ini menjadi awal dari investigasi komprehensif bersama BPH Migas dan Pertamina.
“Ini penting agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Pemerintah harus memastikan seluruh SPBU menjual BBM sesuai standar, baik dari sisi distribusi maupun penyimpanan,” tutupnya, dengan pesan penting: Jangan hilangkan kepercayaan masyarakat terhadap PERTAMINA!
