SITUBONDO | Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), HM Nasim Khan, bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Manfaat Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Gedung Serbaguna Rengganis, kawasan Wisata Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Selasa (20/10/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari kegiatan reses sekaligus penyerapan aspirasi terkait kesiapan dan pengembangan operasional KDKMP di daerah.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Koperasi RI Darmono, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Mas Rio, Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian, Ketua DPC PKB Situbondo Ali Yafi, Dewan Syuro PKB Habib Husain, Direktur NKI Aurangzeb, serta tamu undangan lainnya. Ratusan peserta turut mengikuti sosialisasi yang membahas penguatan koperasi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam kegiatan tersebut, kesiapan operasional KDKMP menjadi salah satu perhatian utama. Sebanyak 76 gerai koperasi telah rampung dibangun di Kabupaten Situbondo. Pemerintah daerah bersama jajaran TNI dan pihak terkait kini terus melakukan persiapan agar fasilitas yang tersedia dapat segera berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Nasim Khan: KDKMP Butuh Dukungan Bersama
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB HM Nasim Khan menegaskan, program KDKMP pada dasarnya memiliki tujuan positif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat melalui penguatan koperasi. Namun, menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak dapat dicapai secara instan karena membutuhkan waktu, biaya, tenaga, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Memang tidak semuanya, hampir semua program apa pun yang diharapkan pemerintah pada intinya bagus. KDKMP untuk memberdayakan perekonomian dan koperasi masyarakat itu luar biasa. Tapi semuanya tidak mudah seperti membalikkan tangan. Butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga. Semuanya step by step,” kata Nasim Khan dalam wawancara seusai kegiatan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, pengurus koperasi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan.
Nasim menilai, capaian pembangunan gerai KDKMP di Situbondo merupakan hasil kerja bersama yang patut diapresiasi. Dari target awal 72 KDKMP yang disebutkannya, sebanyak 76 gerai telah diselesaikan melalui dukungan Bupati Situbondo, Dandim 0823 Situbondo, dan jajaran terkait.
“Ini suatu prestasi yang luar biasa. Tinggal bagaimana sekarang, kita berharap KDKMP di Kabupaten Situbondo nanti bisa hidup, bisa operasional, bisa maksimal,” ujarnya.
Nasim juga menyampaikan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendukung operasionalisasi koperasi. Berdasarkan hasil pengecekannya, sekitar 75 manajer koperasi desa telah terbentuk dari 76 KDKMP yang ada di Situbondo.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan program tersebut. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi bohong maupun provokasi yang menyebutkan KDKMP akan menyulitkan masyarakat dan pedagang.
Menurut Nasim, keberadaan KDKMP justru diharapkan memperkuat kegiatan ekonomi yang telah berjalan, bukan mengganggu usaha masyarakat maupun lembaga ekonomi yang sudah ada.
“Semua tetap bersama-sama bersinergi,” tegasnya.
Kebutuhan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan agar masyarakat menerima kehadiran KDKMP, Nasim menilai bahwa masyarakat pada dasarnya siap mendukung program yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mereka.
Ia menyebut kebutuhan masyarakat cukup sederhana, yakni ketersediaan barang yang dibutuhkan, harga yang terjangkau, serta kualitas produk yang terjamin.
“Saya yakin masyarakat siap semuanya untuk menerima apa pun yang bermanfaat bagi mereka. Kalau masyarakat ini simpel, jelas. Yang penting kebutuhan mereka ada, harga tercapai, kualitas produk terjamin. Selesai. Itu kan dibutuhkan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Nasim menjelaskan, program KDKMP juga diharapkan dapat memperkuat penataan sistem ekonomi dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekonomi yang telah berjalan di daerah diharapkan tetap berlanjut dan dapat bersinergi dengan koperasi.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan dalam kegiatan reses akan ditampung untuk diteruskan kepada Kementerian Koperasi RI beserta jajaran terkait. Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, ia menyebut Kementerian Koperasi merupakan salah satu mitra kerja komisinya.
Menanggapi keluhan sejumlah kepala desa mengenai pemangkasan anggaran, Nasim menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berlaku secara luas di lingkungan pemerintahan dan tidak secara khusus berkaitan dengan program KDKMP.
Menurutnya, efisiensi merupakan bagian dari upaya mengevaluasi penggunaan anggaran agar program pemerintah benar-benar dapat menyelesaikan persoalan di masyarakat.
“Anggaran itu semuanya bukan cuma kepala desa. Semua pemerintah kabupaten di Indonesia juga ada namanya sistem efisiensi. Anggaran yang berlebihan pun belum tentu bisa menyelesaikan masalah,” jelasnya.
Ia berharap pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk KDKMP, dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat setelah diterapkan di daerah.
Kemenkop: Situbondo Punya Potensi Ekonomi Lokal Besar
Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Koperasi RI Darmono mengatakan, Kabupaten Situbondo memiliki potensi ekonomi lokal yang besar dan dapat dikembangkan melalui KDKMP.
Potensi tersebut meliputi garis pantai sepanjang sekitar 150 kilometer, lebih dari 13.800 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai komoditas unggulan, seperti mangga, tebu, beras premium, olahan ikan, dan rengginang dari Desa Gelung.
Menurut Darmono, potensi tersebut perlu dikelola secara profesional agar produk lokal memiliki akses pemasaran yang lebih luas, termasuk menjangkau pasar nasional. Penguatan koperasi juga diharapkan dapat membantu memutus rantai tengkulak sehingga petani, nelayan, dan pelaku UMKM memperoleh kesempatan pemasaran yang lebih baik.
Darmono menjelaskan, KDKMP dapat menjalankan sejumlah fungsi strategis, antara lain sebagai agregator produk lokal, penyalur barang bersubsidi, off-taker atau pihak yang menyerap hasil produksi, serta penyalur berbagai program pemerintah.
Ia menegaskan bahwa pengembangan KDKMP bukan bertujuan mematikan koperasi yang telah berjalan, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) aktif maupun Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Sebaliknya, koperasi yang sudah ada diharapkan dapat dirangkul dan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, dukungan logistik, serta perluasan jaringan pemasaran.
Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap koperasi perlu mengidentifikasi potensi unggulan di wilayahnya. Kemitraan dengan pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan pelaku usaha juga diperlukan agar kegiatan koperasi sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik ekonomi masyarakat setempat.
Darmono turut menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam memodernisasi koperasi. Digitalisasi, pemasaran daring, pengembangan produk, dan inovasi model bisnis dinilai dapat meningkatkan daya saing koperasi sekaligus membuka lapangan kerja kreatif di daerah.
Dengan demikian, keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari keberadaan bangunan dan sarana fisik. Kualitas sumber daya manusia, profesionalisme pengelolaan, transparansi keuangan, partisipasi anggota, serta keberlanjutan usaha menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan koperasi.
Ia menegaskan, pengembangan KDKMP membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, DPR RI, Pemerintah Kabupaten Situbondo, dunia usaha, BUMN, lembaga pendidikan, pengurus koperasi, tokoh masyarakat, dan komunitas pemuda.
Melalui sinergi tersebut, pembiayaan, pelatihan, pendampingan usaha, pemanfaatan teknologi, dan pemasaran produk lokal diharapkan semakin kuat. KDKMP pun diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, menciptakan kepastian harga yang adil bagi petani dan nelayan, serta menjaga perputaran uang tetap tumbuh di tingkat desa.
Dandim: 76 Gerai Telah Dibangun, Kesiapan Operasional Terus Divalidasi
Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian mengatakan, sebanyak 76 gerai KDKMP di Kabupaten Situbondo terus dipersiapkan agar segera beroperasi. Menurutnya, pembangunan fasilitas fisik harus diikuti kesiapan pengelolaan dan kemampuan koperasi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Program KDKMP tidak hanya sekadar membangun sarana fisik koperasi, tetapi harus mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan mengoptimalkan potensi ekonomi di masing-masing KDKMP,” kata Letkol Ferry.
Ia berharap penguatan ekonomi yang dimulai dari desa dapat berkembang hingga tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga turut mendorong Situbondo menjadi daerah yang semakin mandiri secara ekonomi.
Letkol Ferry menilai, pengembangan KDKMP sangat relevan dengan kondisi Situbondo yang memiliki potensi besar di sektor UMKM. Terlebih, Kabupaten Situbondo telah menyandang predikat sebagai Kabupaten UMKM.
Keberadaan koperasi diharapkan menjadi mata rantai pemasaran berbagai produk unggulan masyarakat. Melalui fungsi off-taker, KDKMP dapat menampung hasil produksi dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan, hingga produk UMKM untuk selanjutnya dipasarkan melalui jaringan koperasi.
“Dengan demikian, hasil produksi masyarakat tidak hanya berhenti di tingkat desa, tetapi dapat dipasarkan melalui jaringan KDKMP. Sebanyak 76 gerai KDKMP sudah terbangun dan sarana prasarana pendukung juga hampir seluruhnya telah didistribusikan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Situbondo sebelumnya telah melaksanakan proses verifikasi dan validasi (verval) terhadap KDKMP dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP), Dinas Koperasi, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, tahapan berikutnya adalah validasi lanjutan sebelum data diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).
Selain itu, Kodim 0823 Situbondo juga menerima tim verifikasi dan validasi dari Markas Besar TNI untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan KDKMP di wilayah Situbondo.
Menurut Letkol Ferry, pengecekan tersebut tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik bangunan dan sarana pendukung, tetapi juga bertujuan mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat percepatan operasionalisasi koperasi.
“Kita berharap dalam waktu dekat semuanya sudah bergerak maju dan bisa segera operasionalisasi,” ujarnya.
Mas Rio: Pemkab Dan Kodim Siap Mendukung Penuh
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Mas Rio menegaskan, Pemerintah Kabupaten Situbondo siap mendukung penuh percepatan operasionalisasi KDKMP bersama Kodim 0823 Situbondo.
Ia mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah mengumpulkan para manajer koperasi di Makodim 0823 Situbondo untuk memberikan arahan sekaligus membahas kesiapan pelaksanaan program.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspek teknis turut menjadi perhatian, termasuk persoalan jarak tempat kerja yang harus ditempuh sebagian manajer koperasi dari tempat tinggal mereka.
Mas Rio menjelaskan, pemerintah daerah saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai waktu dimulainya operasionalisasi KDKMP dan skema pelaksanaan yang akan diterapkan.
“Kita sudah kumpulkan mereka, manajer-manajer itu di Kodim. Kita kasih arahan dan kita mau berkoordinasi juga karena ada yang jarak kerjanya jauh dari rumahnya. Secara teknis kita menunggu arahan kapan itu dimulai,” kata Mas Rio.
Ia menegaskan bahwa dirinya bersama Dandim 0823 Situbondo siap mendukung pelaksanaan program sesuai dengan skema yang ditetapkan.
“Intinya kami, saya sama Pak Dandim siap kapan saja. Skemanya bentuknya seperti apa saja, kami siap. Pada prinsipnya siap kita mendukung penuh. Kalau tidak mendukung penuh, tidak selesai itu,” tegasnya.
Mas Rio juga menyoroti capaian pembangunan gerai KDKMP di Situbondo. Ia menyebut, dari target 74 gerai yang menjadi acuan dalam keterangannya, realisasi pembangunan mencapai 76 gerai.
Menurutnya, keberadaan koperasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memasarkan produk dan komoditas yang dihasilkan di lingkungan mereka sendiri.
Ia menegaskan, secara prinsip, KDKMP memang dirancang untuk mendistribusikan produk usaha masyarakat sekitar, termasuk hasil pertanian, perkebunan, serta berbagai kebutuhan lainnya.
“Normatifnya begitu. Ide awal KDKMP itu untuk mendistribusikan apa yang menjadi usahanya masyarakat sekitar, pertanian, perkebunan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kita setuju, semua sudah siap, tinggal menunggu hidupnya,” ungkapnya.
KDKMP Diharapkan Menjadi Penggerak Ekonomi Desa
Dengan selesainya pembangunan 76 gerai KDKMP, perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan kini tertuju pada kesiapan operasional, penguatan manajemen, serta keberlanjutan usaha koperasi.
Sosialisasi yang digelar dalam agenda reses HM Nasim Khan tersebut sekaligus menjadi ruang penyerapan aspirasi untuk memastikan pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat Situbondo.
Sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, Pemerintah Kabupaten Situbondo, TNI, pengurus koperasi, dan masyarakat menjadi faktor penting agar KDKMP tidak berhenti pada pembangunan sarana fisik.
Koperasi diharapkan mampu menjadi penghubung antara produsen lokal dan pasar, memperluas distribusi produk unggulan, memperkuat posisi petani, nelayan, serta pelaku UMKM, dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa.
Dengan pengelolaan profesional, partisipasi masyarakat, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, KDKMP diharapkan segera beroperasi dan menjadi salah satu penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan di Kabupaten Situbondo.
