SITUBONDO (SBINews.id) – Rencana pembangunan Bandara Latihan Militer Internasional di Kabupaten Situbondo oleh Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio) mendapat sorotan positif dari kalangan akademisi dan analis kebijakan publik. Gagasan besar itu dinilai bukan hanya ambisi pembangunan semata, tetapi sebuah langkah strategis yang berorientasi jangka panjang bagi kepentingan daerah maupun nasional.
Dari perspektif analisis kebijakan publik, pembangunan bandara tersebut dipandang sebagai kebijakan multidimensional. Situbondo tidak hanya dipersiapkan sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional yang lebih luas, tetapi juga diarahkan menjadi lokomotif baru penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan timur Pulau Jawa melalui penguatan infrastruktur dan sektor pertahanan.
Para pengamat menilai langkah Bupati Rio menunjukkan pendekatan pembangunan yang tidak linier. Ia menggabungkan kepentingan keamanan nasional, modernisasi infrastruktur, hingga pemerataan ekonomi melalui pengembangan fasilitas strategis yang membuka banyak peluang sinergi antar-sektor.
Konsep pembangunan bandara latihan militer, menurut akademisi, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proyek pertahanan. Keberadaannya justru membuka ruang kerja sama sipil-militer (civil-military cooperation) yang dapat memberikan efek berganda bagi sektor pariwisata, UMKM, pendidikan vokasi penerbangan, hingga industri jasa dan logistik.
Dari sisi tata kelola, gagasan ini juga dinilai sebagai cerminan kepemimpinan strategis Bupati Rio. Ia disebut mampu menggeser paradigma pembangunan daerah dari pola administratif menuju arah pembangunan berbasis geopolitik dan geoekonomi. Posisi Situbondo yang berada di jalur pesisir utara serta berdekatan dengan Selat Bali dinilai sangat potensial untuk mendukung fungsi latihan maupun transit penerbangan militer internasional.
Meski demikian, sejumlah catatan kritis tetap disampaikan oleh para akademisi. Mereka menekankan pentingnya memastikan bahwa aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dilakukan secara ketat dan komprehensif agar pembangunan tidak mengorbankan ekosistem pesisir maupun lahan produktif masyarakat.
Selain itu, partisipasi publik harus dirancang melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Masyarakat setempat perlu dilibatkan sejak awal agar tidak hanya menjadi penonton, melainkan turut menikmati manfaat ekonomi dari proyek strategis tersebut.
Catatan lainnya adalah perlunya memastikan bahwa operasional bandara latihan militer tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani, nelayan, serta pelaku wisata di kawasan yang terdampak. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, TNI, akademisi, dan kelompok masyarakat dinilai menjadi kunci untuk meminimalkan risiko sosial.
Pada akhirnya, kebijakan Bupati Rio membangun bandara militer internasional terbaca bukan sekadar proyek infrastruktur besar, melainkan simbol transformasi arah pembangunan Situbondo menuju daerah dengan peran strategis nasional. Momentum ini sekaligus menjadi ujian kapasitas perencanaan pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif, aman, dan berorientasi masa depan.
Akademisi menegaskan, bila direncanakan secara matang, proyek tersebut berpotensi menjadi tonggak perubahan besar yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, hingga pertahanan bagi seluruh masyarakat Situbondo.
