SITUBONDO (SBINews) – Tabir dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji kini menghadapi tekanan publik yang kian masif. Desakan untuk transparansi total muncul melalui narasi tajam bertajuk “ADA SITAJI” (Aliran Dana Korupsi Kuota Haji), sebuah gerakan yang menuntut pengusutan tuntas hingga ke akar-akar kekuasaan.
Ketua Umum Nawa Bhakti Indonesia (NBI), HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, secara terbuka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak lagi menahan diri. Pria yang akrab disapa Gus Lilur ini meyakini bahwa instrumen negara sudah memegang kunci informasi yang diperlukan.
“Kita menunggu Aliran Dana Korupsi Kuota Haji dibuka secara transparan oleh KPK. KPK dan PPATK pasti sudah memiliki bukti aliran dana ini,” tegas Gus Lilur dalam pernyataan tertulisnya.
Menurutnya, sinkronisasi data antara KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) seharusnya mampu mengungkap pergerakan dana mencurigakan yang selama ini menjadi desas-desus di balik pengelolaan rukun Islam kelima tersebut.
Isu ini semakin memanas ketika Gus Lilur menyentuh aspek kepemimpinan di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Mengatasnamakan diri sebagai bagian dari “Warga NU Anti Kyai Munafik,” ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh tebang pilih, termasuk terhadap pucuk pimpinan PBNU sekalipun.
Secara spesifik, ia menyoroti nama Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf. Ia menyatakan bahwa warga dan para kyai NU memiliki komitmen moral untuk mendukung proses hukum jika ditemukan indikasi keterlibatan.
“Jika Yahya Cholil Staquf menerima aliran dana korupsi kuota haji, para Kyai NU dan seluruh warga NU mempersilahkan KPK memeriksa yang bersangkutan,” ungkapnya dengan nada lugas.
Langkah berani NBI ini dinilai sebagai representasi keresahan akar rumput. Di tengah antrean jemaah haji yang mencapai belasan hingga puluhan tahun, dugaan penyalahgunaan kuota dianggap sebagai pengkhianatan terhadap hak spiritual masyarakat.
Hingga laporan ini diturunkan, pihak PBNU maupun lembaga terkait belum memberikan tanggapan resmi atas desakan yang digulirkan oleh NBI. Namun, satu hal yang pasti: publik kini sedang menguji nyali lembaga anti rasuah untuk membuktikan apakah keadilan sosial benar-benar berlaku bagi semua, atau hanya berhenti di balik jeruji birokrasi.
