JAKARTA — Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, berbagai wacana mengenai arah kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia mulai mengemuka. Salah satu gagasan datang dari Netra Bakti Indonesia (NBI) yang mengusulkan komposisi kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 dengan memadukan figur ulama berpengaruh dan kalangan intelektual muda dalam struktur kepemimpinan nasional.
Ketua Umum NBI, Gus Lilur, menyampaikan bahwa NU membutuhkan format kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan otoritas keagamaan dengan kemampuan menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Menurutnya, kekuatan tradisi keilmuan pesantren harus berjalan beriringan dengan gagasan-gagasan pembaruan yang lahir dari generasi intelektual muda NU.
“NU membutuhkan kombinasi antara kedalaman ilmu para kiai dan energi pembaruan dari generasi intelektual muda. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Justru harus dipadukan agar NU tetap menjadi penuntun umat sekaligus relevan menghadapi perubahan global,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).
Dalam usulan yang disusun NBI, posisi Rais Aam PBNU diusulkan dijabat Prof. Dr. KHR. Said Aqil Siradj. Sementara posisi Wakil Rais Aam ditempati KH Afifuddin Muhajir dan KH Marzuki Mustamar. Adapun jabatan Katib Aam diusulkan dipercayakan kepada KH Abdus Salam Shohib.
Pada jajaran Tanfidziyah, NBI mengusulkan Prof. Dr. KH. Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031. Untuk mendampingi kepemimpinannya, Nusron Wahid dan Alissa Wahid diusulkan menempati posisi Wakil Ketua Umum. Sedangkan posisi Sekretaris Jenderal diusulkan dijabat KH Yusuf Chudlori dan Bendahara Umum dipercayakan kepada KH Imam Jazuli.
Gus Lilur menegaskan bahwa penyusunan komposisi tersebut tidak didasarkan semata pada tingkat popularitas para tokoh. Menurutnya, NBI mempertimbangkan sejumlah aspek penting, mulai dari kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, hingga kemampuan membaca dan merespons perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
Ia menilai tantangan yang dihadapi NU saat ini jauh berbeda dibandingkan satu dekade sebelumnya. Selain berhadapan dengan persoalan kebangsaan dan keumatan, NU juga dituntut mampu merespons perkembangan teknologi digital, perubahan pola komunikasi generasi muda, serta dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
“NU tidak cukup hanya menjaga tradisi. NU juga harus mampu memimpin transformasi. Karena itu, kami mengusulkan kepemimpinan yang memadukan kearifan ulama dengan perspektif intelektual yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” katanya.
Menurut Gus Lilur, figur-figur yang diusulkan dalam formasi tersebut dinilai memiliki rekam jejak yang mampu merepresentasikan dua kekuatan utama Nahdlatul Ulama, yakni otoritas keagamaan yang kuat serta kemampuan membangun dialog dengan masyarakat modern dan berbagai kalangan strategis.
Bagi NBI, Muktamar NU mendatang bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan organisasi. Lebih dari itu, muktamar dipandang sebagai momentum penting untuk menentukan arah gerak NU dalam lima tahun ke depan di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung cepat.
“Yang paling penting bukan siapa yang menang, tetapi bagaimana NU tetap menjadi rumah besar umat Islam yang mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa,” ujar Gus Lilur.
Ia menambahkan, usulan tersebut merupakan bagian dari kontribusi pemikiran yang disampaikan NBI menjelang Muktamar NU 2026. Namun demikian, keputusan akhir mengenai susunan kepengurusan tetap berada di tangan para peserta muktamar melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Munculnya usulan NBI menambah dinamika diskusi publik mengenai figur-figur yang dinilai layak memimpin NU pada masa mendatang. Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, gagasan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara otoritas keulamaan dan regenerasi intelektual agar NU tetap menjadi kekuatan moral, sosial, dan kebangsaan yang relevan dalam menghadapi era baru Indonesia.
