SITUBONDO (SBINews.id) – Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menjadi sorotan publik setelah disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tengah mencuatnya dugaan aliran dana suap bernilai miliaran rupiah tersebut, Djaka Budhi Utama justru tampil dalam konferensi pers dan mengumumkan keberhasilan operasi penindakan rokok ilegal.
Sorotan terhadap kondisi tersebut datang dari pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy. Tokoh yang akrab disapa Gus Lilur itu menilai langkah-langkah yang ditampilkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih banyak bernuansa pencitraan dibanding menyelesaikan persoalan mendasar di sektor kepabeanan dan cukai.
Dalam pernyataannya, Minggu (14/6/26), Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dirjen Bea dan Cukai. Bahkan, menurutnya, pencopotan Djaka Budhi Utama perlu dipertimbangkan demi menjaga kredibilitas pemerintahan.
Sebagai pelaku usaha di industri hasil tembakau, Gus Lilur mengaku memahami dinamika dan tata kelola yang berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, seorang direktur jenderal seharusnya berperan sebagai pembantu Presiden yang fokus menjaga penerimaan negara, memperkuat tata kelola cukai, serta melindungi keuangan negara dari berbagai potensi kebocoran.
“Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden,” ujar Gus Lilur.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukanlah tuduhan tanpa dasar. Menurutnya, berbagai fakta yang muncul dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat patut menjadi perhatian serius pemerintah.
Gus Lilur merujuk pada sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait importasi barang yang berlangsung pada 12 Juni 2026. Dalam persidangan tersebut, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo.
Dalam keterangan yang dibacakan di persidangan dan disebut dibenarkan oleh terdakwa, terdapat kode ‘BC1‘ yang tertulis dalam amplop cokelat berisi uang yang diberikan secara berkala. Kode tersebut disebut merujuk kepada Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.
Menurut keterangan yang terungkap dalam persidangan, setiap pemberian dengan kode ‘BC1‘ disebut bernilai Rp.3 miliar per bulan. Dugaan pemberian itu disebut berlangsung sebanyak tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026.
Jika diakumulasikan, total nilai dugaan aliran dana tersebut mencapai sekitar Rp.21 miliar. Fakta itulah yang menurut Gus Lilur tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.
Selain itu, ia juga menyoroti pengungkapan Jaksa KPK pada 20 Mei 2026 mengenai dugaan penerimaan uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau hampir Rp.3 miliar yang disebut mengalir kepada Djaka Budhi Utama.
Di tengah munculnya berbagai informasi dalam persidangan tersebut, Djaka Budhi Utama diketahui tampil dalam konferensi pers pada 9 Juni 2026 untuk menyampaikan keberhasilan operasi gabungan penindakan rokok ilegal.
Operasi tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama jajaran PJR Polda Metro Jaya serta Pusat Polisi Militer TNI. Dalam operasi yang dilakukan di ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) KM 35,8 itu, petugas menyita sebanyak 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai.
Nilai barang hasil penindakan tersebut disebut mencapai Rp13,28 miliar. Sementara potensi kerugian negara yang diklaim berhasil diselamatkan diperkirakan sebesar Rp8,66 miliar.
Namun, bagi Gus Lilur, konferensi pers tersebut tidak menjawab persoalan yang lebih besar. Ia menilai penindakan yang dilakukan hanya menyentuh lapisan permukaan dan tidak mengarah pada pembongkaran jaringan yang lebih luas.
“Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan. Konferensi pers dan selebrasi seakan-akan melakukan penangkapan besar, faktanya hanya pura-pura. Nyata tanpa nilai,” katanya.
Menurut Gus Lilur, tindakan yang lebih sering ditampilkan ke publik berupa penangkapan barang di lapangan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan peredaran rokok ilegal secara menyeluruh.
Ia bahkan menyebut pola penindakan tersebut lebih menyerupai pertunjukan simbolik dibanding upaya serius untuk memperbaiki tata kelola cukai dan pemberantasan praktik ilegal di sektor tersebut.
“Sebagai rakyat terdidik, saya tertawa menyaksikan Dirjen Bea Cukai menampilkan drama yang nyata-nyata hanya sampah tanpa harga. Ini bukan sekadar soal rokok ilegal. Ini soal kepemimpinan Bea Cukai yang rusak secara moral,” tegasnya.
Atas dasar itu, Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi bahkan mencopot Djaka Budhi Utama dari jabatannya sebagai Dirjen Bea dan Cukai.
Menurutnya, informasi yang muncul dalam proses persidangan KPK sudah cukup serius untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menjaga integritas lembaga negara.
Ia juga mengingatkan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya pernah menyampaikan komitmen untuk melakukan pencopotan apabila terdapat bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan pejabat dalam suatu pelanggaran.
“Sodoran bukti dari KPK sudah nyata bahwa Dirjen Bea Cukai justru menjadi biang masalah, bukan solusi dari masalah. Jika pejabat pembantu Presiden sudah tidak punya moral, apalagi disebut dalam persidangan KPK terkait dugaan penerimaan suap, tentu tidak ada hal lain yang bisa diharapkan,” ujar Gus Lilur.
Lebih lanjut, ia menilai Presiden membutuhkan para pembantu yang memiliki keberanian, integritas, patriotisme, serta komitmen kuat dalam membela kepentingan negara.
Menurutnya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh konsep yang baik, tetapi juga oleh kualitas moral dan integritas para pejabat yang menjalankannya.
“Kita ingin Presiden membangun negeri dengan dibantu oleh para pahlawan negeri. Bukan oleh sosok yang haus selebrasi, tetapi miskin esensi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Lilur juga mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan figur-figur yang dinilai memiliki rekam jejak keberanian dan integritas untuk membantu pemerintahan.
Ia menyebut nama Oegroseno dan Sunarko sebagai contoh tokoh yang menurutnya layak diberikan ruang pengabdian bagi negara.
“Kenapa Presiden tidak mencoba merangkul orang yang selama ini dianggap berseberangan, tetapi punya kredibilitas? Jika mereka diberi panggung, bisa jadi mereka berbakti kepada negara,” ujarnya.
Gus Lilur menambahkan bahwa negara membutuhkan pejabat yang berani menyelesaikan masalah hingga ke akar persoalan, bukan sekadar menampilkan pencapaian di ruang konferensi pers.
Ia mengaku mengapresiasi berbagai langkah Presiden Prabowo dalam upaya menekan praktik transfer pricing, underinvoicing, dan memperkuat tata kelola ekspor nasional melalui mekanisme yang lebih terintegrasi.
“Saya bangga ketika Presiden membasmi transfer pricing. Saya bangga ketika Presiden membasmi underinvoicing dan menyatukan ekspor lewat satu pintu. Meskipun ada kekhawatiran korupsi baru, diorganisasi dalam korupsi satu pintu, tapi itu layak dicoba agar negara tidak kehilangan ribuan triliun setiap tahunnya,” kata Gus Lilur.
Meski demikian, ia menilai kebijakan yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila dijalankan oleh pejabat yang memiliki persoalan hukum maupun integritas.
‘Sekali lagi, saya rakyat Indonesia yang terdidik. Saya marah melihat pejabat hanya mempertontonkan selebrasi, tetapi tindakannya miskin nilai dan esensi,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Gus Lilur kembali menyerukan agar Presiden segera mengambil keputusan tegas demi menjaga marwah pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih punya patriotisme dan punya harga diri dalam membela kemuliaan Republik Indonesia. Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor,” pungkasnya.
