SITUBONDO (SBINews.id) – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, mengajak seluruh peserta Muktamar NU ke-35 menjadikan forum tertinggi organisasi tersebut sebagai momentum pemurnian perjuangan dan penguatan peran kebangsaan NU, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
Kiai asal Situbondo, Jawa Timur, itu menegaskan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam muktamar mendatang akan sangat menentukan arah organisasi, sekaligus posisi NU sebagai penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Gus Lilur, pengalaman Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember 2021 harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga nahdliyin. Ia menilai dinamika yang terjadi saat itu meninggalkan sejumlah persoalan internal yang berdampak pada soliditas organisasi.
“Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU, organisasi bisa terpecah, terseret arus korupsi dan nafsu kuasa,” ujar Gus Lilur, Kamis (19/6/26).
Ia menegaskan bahwa Muktamar NU ke-35 tidak dapat dipandang semata sebagai agenda pergantian kepemimpinan organisasi. Di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan kebangsaan yang semakin kompleks, NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
“NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan, apa artinya bagi keutuhan bangsa,” katanya.
Dalam pandangannya, semangat yang harus dibawa para peserta muktamar dapat meneladani sikap para tokoh Islam pada peristiwa bersejarah Piagam Jakarta 18 Agustus 1945. Saat itu, para pendiri bangsa memilih mengedepankan persatuan nasional dengan menghapus tujuh kata dalam rumusan Piagam Jakarta demi mencegah perpecahan di awal kemerdekaan Indonesia.
Bagi Gus Lilur, keputusan tersebut merupakan bentuk kenegarawanan yang patut dijadikan inspirasi oleh para pemimpin dan peserta Muktamar NU ke-35.
“Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam, memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Lilur menyampaikan pandangannya mengenai arah kepemimpinan nasional. Ia menilai pemimpin NU yang terpilih nantinya perlu memiliki komitmen terhadap keberlanjutan agenda persatuan bangsa yang saat ini dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, duet Prabowo-Gibran telah berhasil meredam berbagai polarisasi politik yang sempat mengemuka di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga negara.
“Kita sudah melihat jejaknya, polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antarinstitusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu,” kata Gus Lilur.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar untuk menduduki posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sementara untuk jabatan Rais Aam, ia mendorong Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj sebagai figur yang dinilai memiliki kapasitas keilmuan dan pengalaman organisasi yang mumpuni.
Menurut Gus Lilur, Nasaruddin Umar memiliki rekam jejak yang kuat sebagai ulama, akademisi, Menteri Agama, sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal yang dikenal luas dalam berbagai forum dialog antaragama di tingkat internasional. Sementara KH Said Aqil Siradj dinilainya sebagai ulama senior dengan pengalaman panjang dalam memimpin dan membesarkan NU.
“Keduanya profesor asli, ulama tulen, cendekia sejati yang bisa mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh, jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Gus Lilur juga menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai ‘gus-gus nanggung’, yakni figur yang memanfaatkan simbol dan identitas kesantrian sebagai legitimasi sosial tanpa ditopang kedalaman keilmuan yang memadai.
Ia mengingatkan agar NU tidak dijadikan kendaraan untuk kepentingan politik pribadi maupun batu loncatan menuju jabatan tertentu. Menurutnya, kepemimpinan NU harus tetap berlandaskan kapasitas keulamaan, integritas, dan komitmen terhadap kemaslahatan umat.
Menutup pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa Muktamar NU ke-35 merupakan momentum penting yang akan menentukan arah perjalanan organisasi dalam jangka panjang. Karena itu, ia berharap para kiai dan ulama peserta muktamar dapat mengambil keputusan secara bijaksana dengan mengedepankan kepentingan umat dan bangsa.
“Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan, itu yang sedang dipertaruhkan,” pungkasnya.
