SITUBONDO (SBINews.id) — Reses hari kedua Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), H.M. Nasim Khan, dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya peningkatan inklusi keuangan. Kegiatan tersebut digelar di Aula SMA Negeri 2 Situbondo dan diikuti ratusan konstituen dari berbagai kecamatan, ulama, serta tokoh masyarakat.
Dengan mengusung tema Sosialisasi Peningkatan Inklusi Keuangan, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dan mitra strategis. Di antaranya Muhammad Zaini, Asisten Afdiling Megasari dan Afdiling Anggrek PTPN I Regional V Kebun Kayu Mas Pancur Anggrek, serta Dr. H. Supriyono, S.H., M.Hum., dari Tim Hukum NKI. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan komitmen kolaborasi antara wakil rakyat, BUMN, dan elemen masyarakat dalam mendorong pemerataan akses ekonomi.
Dalam pemaparannya, Muhammad Zaini menyampaikan apresiasi atas undangan yang diberikan dalam forum reses tersebut. Ia memperkenalkan diri sebagai Asisten Afdiling yang saat ini merangkap tugas di Afdiling Megasari dan Anggrek PTPN I Regional V. Menurutnya, sejak 2018 ia telah bertugas di Kebun Kayu Mas Situbondo dan beberapa kali berpindah afdiling sesuai kebutuhan manajemen hingga saat ini.
Zaini menjelaskan bahwa inklusi keuangan tidak bisa dilepaskan dari aspek pendidikan. Ia mencontohkan kondisi di wilayah perkebunan Kayu Mas yang secara geografis tergolong terpencil, namun tetap memiliki fasilitas pendidikan seperti TK dan SD. Sekolah-sekolah tersebut, kata dia, tidak hanya melayani anak-anak di lingkungan emplasemen kebun, tetapi juga masyarakat di luar area perkebunan. “Semua dirangkul, semuanya sekolah di sana. Ini bagian dari perkembangan yang harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Aspek kedua yang disorot adalah ketenagakerjaan. Zaini menyebutkan bahwa Kebun Kayu Mas Pancur Anggrek mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama pada puncak musim panen antara Mei hingga September. Pada periode tersebut, jumlah pekerja dapat mencapai seribu hingga seribu lima ratus orang yang berasal dari berbagai daerah, mulai dari sekitar kebun, Arjasa, Asembagus, hingga kabupaten tetangga seperti Bondowoso, Jember, Probolinggo, bahkan Madura.
Bagi pekerja musiman dari luar daerah yang harus menginap, PTPN menyiapkan fasilitas pendukung sebagai bagian dari inklusi sosial dan ekonomi. “Disiapkan barak, rumah dinas, tempat tidur, sampai keperluan dapur. Untuk pekerja andon yang menginap, ada kompensasi uang tidur meskipun tidak bekerja,” jelasnya.
Aspek ketiga yang tak kalah penting, lanjut Zaini, adalah aspek sosial. Melalui aktivitas ekonomi dan pertemuan lintas wilayah seperti kegiatan reses ini, terjalin silaturahmi antardesa, antarkecamatan, bahkan antar kabupaten dan provinsi. Ia menilai kehadiran perwakilan dari seluruh kecamatan di Situbondo sebagai hal yang positif untuk memperkuat persaudaraan dan jejaring sosial masyarakat.
Menjawab pertanyaan terkait dukungan PTPN terhadap program inklusi keuangan, Zaini menegaskan bahwa PTPN sangat mendukung dan mengedepankan transparansi. Menurutnya, sebagai BUMN, PTPN memiliki kewajiban untuk terbuka dalam pengelolaan keuangan dan program, termasuk pelaksanaan CSR. “Kalau milik negara berarti milik rakyat, harus transparan,” tegasnya.
Terkait peluang kolaborasi ke depan dengan NKI, Zaini menyatakan sinergi akan terus berlanjut. Ia menilai kerja sama tersebut sebagai bentuk memperluas persaudaraan dan memperkuat dukungan terhadap kegiatan-kegiatan positif di tengah masyarakat.
Sementara itu, H.M. Nasim Khan dalam sesi wawancara menyampaikan bahwa kegiatan reses dan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda di beberapa daerah. Selama tiga hari di Situbondo, serta dilanjutkan ke Bondowoso dan Banyuwangi, ia bersama mitra BUMN menyerap berbagai aspirasi masyarakat di bidang sosial, budaya, ekonomi, pemberdayaan UMKM, koperasi, hingga kesejahteraan.
Nasim mengungkapkan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat sangat beragam. Mulai dari persoalan pupuk yang langka dan mahal, pengembangan UMKM, kesejahteraan masyarakat, layanan kesehatan, hingga persoalan hukum yang terjadi di daerah. Semua masukan tersebut, menurutnya, akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan di tingkat pusat.
Ia menekankan bahwa inti dari revolusi dan inklusi keuangan adalah peningkatan pemahaman masyarakat. Mulai dari kecerdasan politik, digitalisasi pemerintahan daerah, hingga pemahaman tujuan inklusi keuangan itu sendiri agar program-program pemerintah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.
Terkait peran PTPN dalam mendukung inklusi keuangan, Nasim Khan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kerja sama antara PTPN dan masyarakat. Ia berharap sinergi tersebut mampu memberikan manfaat berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Kabupaten Situbondo dan daerah sekitarnya.
Kegiatan reses hari kedua ini pun menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat, BUMN, dan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan bukan sekadar wacana, melainkan upaya bersama untuk mendorong kesejahteraan dan pembangunan yang inklusif.
