SITUBONDO (SBINews.id) – Momen penting bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau yang akrab disapa Mas Rio, menggelar sarasehan bersama seluruh kepala desa se-Kabupaten Situbondo di Pendopo Rakyat Situbondo.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Situbondo, Drs. H. Haryadi Tejo Laksono, M.Si., serta Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Sugeng Purwo.
Acara yang dikemas dalam suasana santai namun penuh makna itu menjadi wadah komunikasi dua arah antara pemerintah kabupaten dan para kepala desa. Tujuannya jelas: memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui kolaborasi lintas level pemerintahan.
Dalam arahannya, Kepala Bapenda menekankan pentingnya kontribusi desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, optimalisasi potensi pajak desa, termasuk pajak bumi dan bangunan serta retribusi lokal, dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi baru jika dikelola secara profesional.
Sementara itu, Mas Rio dalam sambutannya mengingatkan para kepala desa agar menjalankan kewenangannya dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat.
“Kepala desa memiliki kewenangan penuh untuk mengelola anggaran bagi kemaslahatan warganya. Tapi kewenangan itu harus dijalankan secara independen, profesional, dan berintegritas tinggi,” tegas Mas Rio.
Ia menambahkan, independensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah prinsip utama.
“Tidak boleh ada intervensi, termasuk dari kepala daerah sekalipun. Pemerintah kabupaten hanya mendampingi dan membantu ketika dibutuhkan. Mari kita bersinergi untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya menegaskan.
Dalam kesempatan itu, Bupati muda itu juga mengingatkan agar kepala desa berhati-hati dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Ia tidak ingin ada kepala desa di Situbondo yang tersangkut persoalan hukum akibat kelalaian administratif atau penyalahgunaan anggaran.
“Saya tidak ingin ada kepala desa yang menjadi pesakitan (terdakwa – red). Dana Desa harus benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” katanya dengan nada tegas.
Mas Rio menegaskan bahwa seluruh kebijakan publik yang dijalankan pemerintahannya berorientasi pada pelayanan, bukan politik.
“Fokus kami bukan pada elektoral, tetapi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan kesehatan,” ujarnya.
Di hadapan para kepala desa, Mas Rio memaparkan sejumlah capaian strategis Pemkab Situbondo, terutama di bidang infrastruktur. Ia menyebut percepatan perbaikan jalan yang kini tengah dilakukan di berbagai wilayah seperti Curah Tatal, Gelung, Duwet, Sumbermalang, Sumberargo, Semambung, hingga kawasan pesisir Serean Kalisari.
“Kalau jalan bagus, ekonomi rakyat ikut bergerak. Petani di daerah atas bisa menjual hasil bumi ke bawah dengan harga layak,” paparnya.
Selain infrastruktur, bidang kesehatan juga menjadi prioritas. Anggaran kesehatan yang semula hanya Rp.20 miliar kini meningkat drastis menjadi lebih dari Rp.60 miliar. Pemkab Situbondo bahkan menyiapkan dana darurat sebesar Rp.1 miliar dalam program BERANTAS Plus, yang berfungsi membantu masyarakat yang tidak tercakup jaminan kesehatan reguler.
“Siapa pun yang sakit dan belum tercover BPJS atau program lain, akan kita bantu lewat dana Rp.1 miliar ini,” jelas Mas Rio.
Menjelang akhir acara, Mas Rio memberikan pesan reflektif kepada seluruh kepala desa agar terus hadir di tengah masyarakat dan memahami kebutuhan warga secara langsung.
“Kepala desa adalah ujung tombak pemerintahan. Gunakan Dana Desa dengan bijak dan pastikan setiap program benar-benar bermanfaat untuk rakyat,” tutupnya.
Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif antara Bupati Situbondo dan para kepala desa. Sesi ini menjadi forum terbuka untuk menyampaikan aspirasi, membahas kendala di lapangan, serta mencari solusi bersama untuk kemajuan desa-desa di Situbondo.
Salah satu peserta yang turut menyampaikan aspirasinya adalah Aguk Prayogi, S.Pd., Kepala Desa Demung Kecamatan Besuki. Ia menyoroti potensi wisata Pantai Cemara yang hingga kini belum dikembangkan secara maksimal akibat belum terselesaikannya nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah dan TNI AL selaku pemegang hak aset.
“Saya berharap di pemerintahan Mas Bupati Rio, MoU tersebut bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Aguk Prayogi juga menyampaikan apresiasi tinggi atas keterbukaan Bupati Rio dalam merespons aspirasi kepala desa.
“Respon beliau terhadap aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman Kades sangat luar biasa. Segala persoalan beliau arahkan dengan bijaksana,” ungkapnya.
Sementara itu, H. Ronik Suharto Faisol atau Abah Harto, Kepala Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih, menilai sarasehan tersebut sebagai momentum penting untuk mempererat hubungan antara bupati dan kepala desa.
“Sarasehan ini sangat baik, ini yang diharapkan oleh kami. Ini terbukti ketika Mas Rio membuka ruang ngopi bareng, kami dan teman-teman insya Allah 80 persen hadir,” ujarnya.
Menurut Abah Harto, forum ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah penyampaian aspirasi yang konstruktif.
“Teman-teman menyampaikan aspirasinya kepada Mas Bupati, dan tadi direspon semuanya oleh beliau,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Abah Harto turut menyampaikan masukan terkait kebijakan pajak yang dianggap perlu dievaluasi.
“Pajak ini memang harus ditinjau ulang. Karena sekarang banyak orang kuat beli tanah tapi tidak mampu mengurus tanah. Bapenda melakukan survei di atas harga lingkungan desa, akhirnya menimbulkan beban bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan penguatan kelembagaan ekonomi desa, khususnya koperasi.
“Kami mengusulkan tentang koperasi, dan beliau menjamin bahwa kepala desa akan aman secara regulasi,” tambahnya.
Abah Harto mengaku terkesan dengan sikap tanggap Bupati Rio terhadap setiap masukan yang disampaikan.
“Beliau menanggapi semuanya dan akan turun langsung ke beberapa desa. Ini bentuk kepemimpinan yang nyata dan dekat dengan rakyat,” ujarnya.
Menutup wawancaranya, Abah Harto berharap kegiatan seperti sarasehan ini bisa menjadi agenda rutin antara Bupati dan para kepala desa.
“Terus berlanjut. Ini bentuk silaturahim yang dirindukan sejak dulu,” pungkasnya.
Melalui kegiatan sarasehan ini, semangat kolaboratif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa kian menguat. Dialog terbuka menjadi wujud nyata dari pemerintahan partisipatif, di mana pembangunan tidak lagi berjalan sepihak, melainkan berlandaskan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di akar rumput.
