BONDOWOSO – Konflik pengelolaan lahan antara petani dengan PTPN di Kecamatan Ijen, Bondowoso, yang sempat memicu demo besar-besaran, kini mendapat perhatian serius hingga tingkat pusat. Pemerintah dari kabupaten hingga DPR RI bergerak cepat mencari solusi yang adil demi meredam ketegangan.
Upaya penyelesaian masalah ini telah dibahas di parlemen. Persoalan lahan Ijen bahkan menjadi agenda rapat Komisi VI DPR RI bersama PTPN di Senayan, Jakarta, pada Senin (29/9/2025).
Tak berhenti di sana, sehari setelah rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan (Dapil III Jatim) langsung memimpin langkah mediasi. Nasim Khan memanggil pihak PTPN untuk duduk bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Bondowoso dalam sebuah rapat maraton.
Rapat mediasi tersebut berlangsung di Pendopo Bondowoso pada Selasa malam (30/9/2025) hingga dini hari Rabu (1/10/2025). Forum ini dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Bupati Bondowoso Abd Hamid Wahid, Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, Sekda Fathur Rozi, serta unsur Forkopimda lain seperti Kajari, Dandim, Kapolres, BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan perwakilan BIN pusat, serta jajaran PTPN.
Saat dikonfirmasi, Nasim Khan menegaskan bahwa penyelesaian konflik lahan Ijen harus dilakukan secara bijak dan memastikan petani tidak dirugikan.
“Penyelesaian masalah harus dilakukan secara tabayyun, sabar, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Jangan sampai dengan cara represif,” tegas Nasim.
Politisi ini mengungkapkan bahwa musyawarah dengan PTPN dan Forkopimda digelar untuk mencari solusi terbaik. Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat Ijen harus didengar, terutama agar para petani tetap bisa bertani seperti biasa tanpa kehilangan hak.
“PTPN harus juga bisa bertanggung jawab terhadap masyarakat Ijen. Jangan sampai petani kehilangan haknya untuk bertani,” tandasnya.
Mengingat konflik ini sebelumnya sempat memicu demo besar-besaran warga Kaligedang, Kecamatan Ijen, yang bahkan berujung ketegangan dengan aparat keamanan, Nasim Khan juga menyampaikan pesan kepada masyarakat.
Ia meminta agar warga tetap tenang, tidak mudah terprovokasi pihak-pihak tertentu, dan tidak melakukan aksi yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Sebab, jika itu terjadi, proses penyelesaian justru bisa terhambat.
Nasim juga mengingatkan semua pihak agar persoalan lahan ini tidak dijadikan alat kepentingan oleh oknum, oligarki, atau kekuasaan tertentu.
“Saya berharap Forkopimda bisa bersinergi agar penyelesaian ini bisa cepat selesai, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” pungkasnya, mendorong semua pihak mencari win-win solution atas rencana tukar guling lahan yang diduga menjadi pemicu konflik.
