BONDOWOSO — Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, melakukan inspeksi mendadak ke Pabrik Gula (PG) Pradjekan, Situbondo, hari ini. Sidak ini dilakukan menyusul audiensi yang membahas keluhan para petani tebu terkait ketidakmampuan Gula Kristal Putih (GKP) bersaing dengan Gula Kristal Rafinasi (GKR).
Dalam sidak tersebut, Nasim Khan menemukan bahwa gudang penyimpanan gula di PG Pradjekan sudah hampir penuh, bahkan nyaris tidak bisa menampung stok GKP yang terus bertambah.
Dalam kunjungannya, Nasim didampingi oleh General Manager (GM) PG Pradjekan, Chandra, dan GM PG Asembagus, Mulyono. Kondisi gudang yang sudah sesak dengan tumpukan karung gula menjadi bukti nyata dari permasalahan yang dihadapi petani. Akibatnya, pembayaran hasil tebang tebu para petani menjadi tertunda.
Nasim Khan, yang melihat langsung kondisi ini, menyatakan keprihatinannya. “Kami sudah menyampaikan dan menyerap aspirasi dari para petani,” ujarnya di depan gudang PG Pradjekan.
“Totalan tadi setelah kita hitung ratusan miliar dana yang mengendap untuk petani-petani ini, dan sekarang petani-petani ini kasihan, ada yang sampai menjual aset, ada yang sampai dengan dana talangan dari perbankan dengan bunga yang begitu besar.”
Menurut Nasim, penumpukan stok ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Petani terpaksa menunggu pencairan dana yang tidak pasti, padahal mereka berkomitmen untuk menjual tebu sesuai dengan harga pokok yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kita harapkan pemerintah, Bapak Presiden, semua kementerian pangan, kemenko pangan dan semua stakeholder betul-betul mengatasi bagaimana. Mungkin dengan Danantara, bagaimana formulasinya bisa menyelesaikan. Saya kira kebutuhan ini perlu cepat diselesaikan, seperti harapan petani kita,” tegasnya.
Nasim Khan menjelaskan bahwa penumpukan gula di gudang tidak hanya berdampak pada finansial petani, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas gula. “Kualitasnya juga akan mengkhawatirkan kalau terus kayak begini,” katanya. Lebih lanjut, dia memaparkan data spesifik dari empat PG di wilayah Region 4 Jawa Timur.
“Dari 4 PG, PG Prajekan 11.000 ton. Dari PG Asembagus 11.000 ton, dari PG Panji 2.500. Dari PG Wringinanom 3.900, Kurang lebih sekitar hampir Rp300 miliar uang yang masih mengendap,” rincinya.
Nasim menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi situasi ini. Ia berharap agar masalah ini tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu penyebab utama dari masalah ini, menurut Nasim, adalah peredaran Gula Kristal Rafinasi (GKR) yang tidak terkendali di pasaran.
“Gula rafinasi hanya untuk industri, bukan untuk masyarakat. Apalagi harganya sangat bersaing, sangat jauh di bawah gula produksi kita,” jelas Nasim.
Sebagai respons, Komisi VI DPR RI berencana mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan seluruh stakeholder terkait untuk membahas pengendalian regulasi gula rafinasi.
Saat ditanya mengenai langkah DPR RI, Nasim Khan menyatakan bahwa RDP akan menjadi sarana untuk menekan semua pihak agar pengendalian peredaran GKR dilakukan secara maksimal. Ia juga menyinggung peran Satgas Pangan.
“Kepada APH untuk Satgas Pangan, kami harapkan, kami berharap sinergi betul mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat,” imbuhnya.
Ia meminta Satgas Pangan untuk bertindak tegas terhadap setiap penyelewengan di daerah, sehingga GKR tidak merembes ke pasar konsumsi.
Di sisi lain, GM PG Asembagus, Mulyono, menjelaskan perbedaan visual antara gula rafinasi dan gula lokal. “Kalau kita secara kasat mata, gula rafinasi itu putih-putih sekali, kecil sekali,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa gula rafinasi memiliki standar berbeda dari gula konsumsi yang diproduksi oleh PG lokal.
“Inilah menurut saya, kita perlu memahami juga terkait pemahaman di masyarakat kita,” ujar Mulyono. Ia berharap media dapat membantu mengedukasi masyarakat agar tidak salah membeli gula, demi mendukung petani tebu lokal.
