JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, menyambut positif rencana pemerintah untuk meresmikan 103 titik percontohan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih pada 21 Juli 2025 mendatang. Ia menilai program ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, di balik dukungannya, Nasim Khan mengingatkan pentingnya tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan program Kopdes Merah Putih tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang diresmikan, tetapi juga dari kualitas pengelolaan, transparansi keuangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya mendukung penuh peresmian Kopdes Merah Putih ini sebagai bentuk nyata pemberdayaan ekonomi rakyat. Tapi yang juga sangat penting adalah pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana koperasi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ujar Nasim Khan dalam keterangan persnya, Senin (14/7/25).
Politisi asal Dapil Jawa Timur III itu menilai peresmian Kopdes Merah Putih sebagai momentum krusial untuk membangun fondasi ekonomi berbasis komunitas. Namun ia menegaskan, koperasi tidak boleh berhenti sebatas simbolisasi atau proyek jangka pendek. Harus ada manajemen koperasi yang kuat, akuntabel, dan dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten.
“Koperasi jangan hanya dijadikan proyek seremonial. Harus ada pengelolaan profesional, dengan SDM yang paham tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah wajib memastikan pengurus koperasi menguasai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas Nasim Khan.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan koperasi, perdagangan, dan UMKM, Nasim Khan menyatakan siap mengawal implementasi program ini agar berjalan sesuai tujuan. Ia berharap pemerintah tidak berhenti pada tahap peresmian, tetapi juga terus melakukan evaluasi dan pembinaan berkelanjutan terhadap koperasi yang telah dibentuk.
Dalam pandangannya, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan agar koperasi-koperasi yang diluncurkan benar-benar memberi dampak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Salah satunya adalah Pemetaan Kebutuhan Dan Potensi Lokal. Nasim mengingatkan, lokasi koperasi yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat dan berbasis pada potensi yang dimiliki daerah tersebut.
Selain itu, ia menekankan pentingnya Pendampingan Intensif dan Pelatihan bagi pengurus dan anggota koperasi. Menurutnya, tanpa pemahaman tentang manajemen dan tata kelola, koperasi berisiko stagnan atau bahkan gagal.
Nasim Khan juga mendorong agar koperasi desa mulai memanfaatkan Teknologi dan Digitalisasi. Hal ini mencakup aplikasi pengelolaan keanggotaan, transaksi, hingga pemasaran produk agar koperasi bisa lebih modern, efisien, dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Aspek lain yang dianggap penting adalah Pengawasan dan Evaluasi Berkala dari pemerintah dan lembaga terkait. Nasim mengingatkan, pengawasan ini bukan untuk membatasi gerak koperasi, melainkan memastikan koperasi berjalan sehat, amanah, dan benar-benar memberi manfaat bagi anggotanya.
Ia juga menyebut perlunya Keterlibatan Aktif Komunitas Lokal dan Pemerintah Daerah dalam mendukung keberlanjutan koperasi. Menurutnya, sinergi antara koperasi, masyarakat, dan pemerintah daerah adalah kunci agar koperasi tidak berjalan sendiri dan mendapat dukungan regulasi yang memadai.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengumumkan rencana peresmian 103 titik percontohan Kopdes/Kel Merah Putih pada 21 Juli 2025 secara serentak. Peluncuran tersebut akan dilakukan secara virtual dan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk membangun ekosistem koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Budi Arie berharap keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi model bagi koperasi-koperasi lainnya di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan bisa memperkuat layanan ekonomi masyarakat desa melalui skema gotong royong berbasis koperasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Nasim Khan menutup keterangannya dengan menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengawal program ini agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat.
“Koperasi adalah soko guru ekonomi bangsa. Kita ingin koperasi kembali menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, bukan sekadar pelengkap formalitas program pemerintah,” pungkasnya.
