SITUBONDO – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, atau akrab disapa Mas Rio, memberikan jawaban lugas atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Situbondo. Dalam sesi yang penuh dinamika, Mas Rio memaparkan berbagai program dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, sembari menepis beberapa isu yang berkembang.
Mengawali jawabannya, Mas Rio menyoroti perhatian Fraksi Partai Golkar terhadap isu lansia. Ia menegaskan program Ambulans untuk Keluarga (Ambugellu) sudah berjalan di Besuki, Alun-Alun Situbondo, dan Asembagus.
“Idenya kita terima, nanti coba kita sasar ke desa-desa. Saya kira itu bisa sangat efektif untuk membantu masyarakat miskin,” ujarnya, mengapresiasi masukan tersebut.
Terkait kerusakan fasilitas pendidikan, Mas Rio tak menampik bahwa 364 sekolah di Situbondo membutuhkan perbaikan dengan estimasi biaya Rp64 miliar. Angka yang fantastis ini melampaui kemampuan fiskal daerah.
Namun, Mas Rio optimistis berkat posisinya sebagai Wakil Ketua Umum Apkasi, komunikasi dengan Kementerian Dikdasmen akan membuahkan hasil. “Insya Allah ini juga menjadi tulang punggung visi-visi Situbondo naik kelas bahwa infrastruktur sekolah menjadi mutlak harus kita urus,” tegasnya.
Isu hadiah Porprov yang sempat simpang siur sebesar Rp1,3 miliar juga diluruskan Mas Rio. Ia menegaskan angka tersebut tidak pernah dibicarakan dengan Ketua KONI.
“Saya tidak pernah menjanjikan apapun,” kata Mas Rio, sembari menambahkan bahwa usulan Ketua KONI sekitar Rp675 juta hingga Rp700 juta sudah disetujui, namun skema anggarannya akan diatur oleh TAPD.
“Pada prinsipnya kami sebagai eksekutif sangat mendukung dan mengapresiasi ini dapat tujuh emas, ini tentu satu langkah yang kita sebut dengan naik kelas,” imbuhnya.
Menanggapi kekhawatiran Fraksi PKB mengenai rancangan anggaran yang “overestimate”, Mas Rio memastikan pihaknya telah menekankan dalam forum TAPD untuk tidak bersikap demikian. Ia mencontohkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi yang tiba-tiba muncul dan mempengaruhi strategi keuangan daerah.
“Percayalah pada kami, komitmen kita untuk terbuka, transparan dan baru. Setiap kami rapat TAPD itu semua orang anggota TAPD kita libatkan,” ungkapnya, bahkan mengundang anggota dewan untuk ikut rapat TAPD sebagai bentuk keterbukaan.
Salah satu sorotan utama dalam jawaban Mas Rio adalah polemik karyawan Pasir Putih. Ia mengakui adanya demo karyawan Pasir Putih dan menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin terjadi pembiaran atas kondisi yang ada.
“Posisi anda juga harusnya kritis,” ujarnya kepada dewan, menyoroti ketidakjelasan status karyawan setelah pembubaran BUMD.
Mas Rio mengungkapkan bahwa langkah yang ingin diambil adalah menghentikan pembayaran kepada mereka dengan skema yang tidak jelas, kemudian melakukan outsourcing melalui seleksi. “Tapi rupanya mereka tidak sabar bahkan ingin bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat,” sesalnya.
Meski demikian, Mas Rio bertekad mengembalikan kejayaan Pasir Putih. “Bagi saya, mau saya dihadang, mau di seperti apakan, saya ingin Pasir Putih kembali seperti zaman dulu, bagus dan membanggakan bagi masyarakat Situbondo,” ucapnya mantap.
Menjawab pertanyaan Fraksi PDIP tentang potensi wisata yang terbengkalai, Mas Rio mengakui bahwa banyak lokasi wisata seperti Plaza Rengganis, Kampung Blekok, Kampung Kerapu, dan Pantai Firdaus seolah-olah ditumpuk menjadi tanggung jawab pemerintah saat ini dengan asumsi anggaran yang cukup.
Namun, ia telah mengusulkan di TAPD agar semua situs wisata dialokasikan anggaran masing-masing Rp100 juta untuk Detail Engineering Design (DED). “Supaya kita punya gambaran. Kira-kira mau sebut apa bentuknya nanti? Sehingga bisa dianggarkan di tahun 2026,” jelasnya.
Mas Rio juga menyinggung soal Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sedang dalam perbaikan, serta koordinasi intensif dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk perbaikan jalan rusak, khususnya di Jalur Pantura. Ia juga mengingatkan tentang tanggung jawab kepala desa dalam perbaikan jalan desa.
Mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Mas Rio menegaskan bahwa ini menjadi klaster pembahasan tersendiri karena menjadi perhatian hampir semua fraksi. Ia menekankan pentingnya strategi peningkatan PAD, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Kejaksaan.
Mas Rio juga menyoroti pentingnya investasi swasta untuk kemandirian fiskal Situbondo. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap oknum LSM yang kerap menghambat calon investor.
“Anda tidak akan pernah membayangkan Situbondo ini maju, kalau kita tidak membuka diri bahwa investor itu kunci maju,” tegasnya. Menurutnya, kemajuan berarti perputaran uang yang berasal dari swasta, mengingat anggaran daerah yang terbatas.
“Kita ini bukan Doraemon yang bisa tiba-tiba memajukan satu kabupaten. Butuh dukungan dari DPRD, butuh dukungan dari PERS, butuh dukungan dari NGO atau LSM, dari tokoh-tokoh masyarakat,” harapnya.
Menanggapi kritik Fraksi Demokrat terkait nasib honorer, Mas Rio mengungkapkan bahwa status honorer seharusnya sudah diselesaikan pada Desember 2024 oleh bupati sebelumnya.
“Harusnya, Demokrat ini sebagai partai pendukung bupati sebelumnya, harusnya mengingatkan supaya ini tidak menjadi masalah di kita,” ujarnya yang disambut tepuk tangan hadirin.
Bupati Muda itu kemudian menjelaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah saat ini adalah untuk menghindari temuan BPK. “Apa yang kami lakukan, itu hanya ingin supaya BPK itu tidak menemukan banyak hal di Situbondo,” katanya.
Mas Rio juga kembali menegaskan skema outsourcing untuk karyawan Pasir Putih sebagai solusi terbaik agar tidak menjadi temuan BPK. Ia juga mempertahankan program ambulans desa sebagai bagian dari visi-misinya yang lahir dari pengalaman kampanye, serta menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat adalah kebijakan pusat yang akan mulai dibangun pada bulan September.
Menutup penjelasannya, Mas Rio mengajak semua pihak untuk mengubah pola pikir demi kemajuan Situbondo. “Kalau kita memang setuju untuk merubah Situbondo, mari kita merubah dari diri kita sendiri, dari mindset kita,” serunBPK
Ia juga menegaskan kesiapannya menghadapi risiko politik, termasuk rencana kunjungannya ke Pasir Putih meskipun dilarang Camat. “Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi satu warna perspektif berpikir.”
Mas Rio juga mencatat beberapa poin lain, termasuk koreksi terkait subsidi yang sudah dikurangi namun masih tertulis Rp5 miliar dalam komentar, dan berkoordinasi dengan BI terkait inflasi yang relatif aman di Situbondo.
Apakah dengan penjelasan ini, keraguan fraksi-fraksi DPRD Situbondo dapat terjawab? Dan sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat demi kemajuan Situbondo? Tentunya tergantung kepada peningkatan kualitas Mindset semua pihak menuju ke Next Level.
