SITUBONDO (SBINews.id) – Upaya memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan terus digencarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dengan mengusung tema “Mari Kita Amalkan Empat Pilar MPR RI” bersama Anggota Komisi VII MPR/DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza Audria, S.I.P.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Tampak hadir Camat Besuki Yakup Alek Susanto, S.T., Kepala Desa Besuki Husamah Bahres, para ketua RT dan RW, sejumlah tokoh masyarakat, serta sekitar 150 undangan yang mayoritas merupakan warga dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Acara sosialisasi berlangsung dalam suasana tertib dan interaktif. Sejak awal, kegiatan ini dimaksudkan untuk meneguhkan kembali pemahaman masyarakat terhadap Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Materi awal disampaikan oleh Tim Ahli Kabupaten Situbondo, Heru Setiawan atau yang akrab disapa Kang Wawan. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa Empat Pilar MPR RI bukan sekadar slogan atau hafalan semata, melainkan tiang penyangga utama yang menjaga keutuhan bangsa dan negara.
“Empat Pilar ini ibarat fondasi sebuah bangunan. Jika fondasinya kuat, maka bangunannya tidak mudah roboh. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah penyangga kehidupan bernegara kita,” ujar Kang Wawan di hadapan peserta. Senin (15/12/25).
Ia menjelaskan, Pancasila berperan sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Sementara UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang berfungsi membatasi kekuasaan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh penguasa.
Lebih lanjut, Kang Wawan menegaskan bahwa NKRI merupakan bentuk negara yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Prinsip ini, menurutnya, diwujudkan melalui sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih pemimpinnya secara langsung, mulai dari kepala desa, bupati, hingga presiden.
Adapun Bhinneka Tunggal Ika dipaparkan sebagai perekat bangsa yang majemuk. Dengan keberagaman suku, ras, budaya, dan agama, semboyan tersebut menjadi pengingat bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia.
Dalam bagian berikutnya, Kang Wawan menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Ia menyampaikan bahwa pemimpin yang terpilih melalui pemilu memiliki mandat untuk bekerja demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
“Karena dipilih oleh rakyat, maka tanggung jawab utama pemimpin adalah melayani rakyat. Kekuasaan itu bukan untuk disalahgunakan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dan kepatuhan terhadap aturan sebagai landasan terciptanya kehidupan bernegara yang tertib dan berkeadilan. Menurutnya, hukum berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak melampaui kewenangan.
Dalam konteks era teknologi dan media sosial, Kang Wawan menilai pengawasan publik terhadap kinerja pejabat semakin kuat. Setiap tindakan pejabat publik kini mudah diketahui masyarakat dan berpotensi viral, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang tidak terelakkan.
Sosialisasi Empat Pilar, lanjutnya, juga merupakan wujud tanggung jawab wakil rakyat untuk menyampaikan pemahaman kebangsaan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Aspirasi tersebut, termasuk di bidang pengembangan UMKM, menjadi bahan penting untuk diperjuangkan di tingkat kebijakan.
“Melalui kegiatan seperti ini, silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat tetap terjaga. Tidak boleh ada jarak,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza Audria, S.I.P., dalam penyampaiannya menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
Dina Lorenza mengawali sambutannya dengan mengapresiasi dukungan masyarakat yang telah mengantarkannya menjadi wakil rakyat di DPR RI. Ia menyampaikan terima kasih kepada para konstituen, khususnya warga Situbondo, yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan amanah ini. Amanah tersebut akan saya jalankan sebaik mungkin,” ujarnya. Senin (15/12/25).
Sebagai anggota DPR RI Komisi VII yang membidangi perindustrian, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, Dina Lorenza menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang mendominasi peserta kegiatan sosialisasi.
Ia menyebutkan, berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan dibawa ke tingkat pusat agar dapat diintegrasikan dengan program-program pemberdayaan ekonomi nasional.
Selain aspek ekonomi, Dina Lorenza juga menekankan tujuan utama sosialisasi Empat Pilar, yakni menghidupkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam sikap saling menghormati, toleransi, serta semangat gotong royong.
Ia berharap, pengamalan Empat Pilar MPR RI dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis di tengah perbedaan. Dina Lorenza juga mengajak para orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini kepada anak-anak.
“Pendidikan karakter di keluarga sangat penting untuk mencegah perilaku negatif seperti perundungan atau bullying,” pesannya.
Kegiatan sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis. Sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan dan aspirasi, mulai dari isu ekonomi, UMKM, hingga kehidupan sosial di lingkungan masyarakat.
Seluruh pertanyaan dan masukan dijawab secara lugas oleh Dina Lorenza Audria, dengan dukungan Kepala Desa Besuki dan Camat Besuki. Dialog tersebut menjadi penutup rangkaian kegiatan sosialisasi yang diharapkan mampu memperkuat kesadaran kebangsaan sekaligus mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.
