SITUBONDO (SBINews.id) – Di balik riuh rendah ambisi pemerintah mengejar target generasi emas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), terselip sebuah kontras yang menyayat hati di sudut-sudut ruang kelas. Di Situbondo, Jawa Timur, sebuah perdebatan publik memanas: Mengapa kesejahteraan mereka yang mencerdaskan bangsa justru jauh tertinggal dibandingkan mereka yang mengurus piring makan?
Bagi Edi Supriyanto, seorang pengajar di MTSS Nurul Aziz Gunung Putri, Situbondo, angka 300 ribu bukan sekadar statistik. Itu adalah upah bulanannya. Sebuah nominal yang ia sebut secara lugas sebagai angka yang “tidak manusiawi“.
“Gaji segini cuma cukup untuk transport ke sekolah saja,” cetus Edi dengan nada getir saat ditemui pada Kamis (29/1/2026).
Kisah Edi bukanlah anomali. Di jenjang TK dan PAUD, banyak rekan sejawatnya yang bertahan dengan upah di bawah 500 ribu. Mereka adalah “ujung tombak peradaban” yang dipaksa bertahan hidup dengan keikhlasan, sementara di saat yang sama, kebijakan pemerintah mengalokasikan dana fantastis untuk program MBG yang disinyalir memotong anggaran pendidikan hingga 355 triliun.
Ketimpangan ini semakin nyata ketika membandingkan slip gaji guru honorer dengan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang dibentuk untuk menyukseskan program makan gratis. Perbandingannya adalah sebagai berikut:
1. Guru Honorer (Lokal):
- Status: Non ASN
- Gaji Pokok : 300 – 500 ribu rupiah
- Tunjangan: nyaris nihil
2. Karyawan SPPG:
- Status: PPPK
- Gaji Pokok: 2,2 – 3,2 juta rupiah
- Tunjangan: Keluarga, pangan, jabatan, dll.
Perbedaan mencolok ini memicu pertanyaan besar tentang skala prioritas negara. Karyawan SPPG mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak, sementara guru honorer yang memikul beban moral mencerdaskan kehidupan bangsa dibiarkan terseok-seok.
Kondisi di Indonesia kian terlihat memprihatinkan jika menengok ke negara tetangga. Di saat guru honorer kita berjibaku dengan angka ratusan ribu rupiah, negara jiran sudah memposisikan guru sebagai profesi elit. Sebut saja:
Malaysia: Gaji awal guru mencapai 8,2 hingga 13 juta rupiah per bulan, ditambah tunjangan khusus untuk penempatan di wilayah pedalaman.
Singapura: Guru dihargai dengan upah 33 hingga 67 juta rupiah per bulan, lengkap dengan pelatihan profesional rutin dan bonus berbasis kinerja.
Kesenjangan ini bukan hanya masalah angka, tapi masalah martabat. Minimnya apresiasi membuat profesi guru semakin kehilangan daya tarik bagi generasi muda, sebuah ancaman laten bagi masa depan pendidikan nasional.
Bagi Edi dan ribuan guru honorer lainnya, harapan mereka sederhana namun fundamental. Mereka tidak menolak program perbaikan gizi siswa, namun mereka meminta agar perut sang pengajar tidak dilupakan dalam prosesnya.
“Kami juga punya dapur yang tiap hari harus diasapi dan kebutuhan lainnya,” pungkas Edi menutup pembicaraan.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Haruskah kemajuan gizi dibayar dengan pemangkasan hak-hak pendidik? Ataukah sudah saatnya kesejahteraan guru menjadi menu utama dalam meja kebijakan nasional?
