SITUBONDO (SBINews.id) – Penanganan dampak banjir di wilayah Situbondo, khususnya di Kecamatan Jatibanteng, Banyuglugur, dan Besuki, menjadi perhatian serius jajaran legislatif. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Situbondo, Rudi Afianto, M.Pd., menegaskan bahwa partainya telah bergerak secara bertahap melalui jalur struktural partai maupun fungsi pengawasan di parlemen.
Rudi, yang juga menjabat sebagai Wakabid Penanggulangan Bencana Kesehatan, Perempuan, dan Anak DPD PDI Perjuangan Jatim, mengungkapkan bahwa kader dan anggota fraksi telah turun langsung ke lokasi terdampak sejak Jumat pekan lalu.
“PDI Perjuangan bersama masyarakat bahu-membahu membersihkan puing-puing, mengangkat material banjir, dan membersihkan lumpur dari rumah warga. Kami juga menyalurkan paket sembako untuk sedikit meringankan beban masyarakat, terutama di daerah Banyuglugur,” ujar Rudi saat ditemui usai rapat di gedung DPRD.
Meski demikian, ia mengakui bantuan tersebut belum menjangkau seluruh titik secara maksimal. “Kami bergerak secara bertahap, namun kami pastikan kehadiran kami dirasakan langsung oleh warga,” imbuhnya.
Lebih dari sekadar bantuan sosial, Rudi menekankan pentingnya recovery jangka panjang. Menurutnya, dampak banjir menyentuh sektor vital seperti pertanian dan fasilitas umum yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembagian sembako.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra guna memperbaiki jembatan dan akses sungai yang rusak.
“Masalah sungai ini sebagian besar adalah kewenangan Provinsi. Kami di DPRD terus mengingatkan Pemkab agar proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bronjong atau plengsengan yang jebol harus segera diperbaiki karena musim hujan diprediksi berlangsung hingga Maret. Kita tidak ingin banjir susulan terjadi,” tegasnya.
Rudi juga memberikan catatan kritis mengenai penyebab banjir yang disebutnya bukan sekadar faktor alam, melainkan adanya human error berupa alih fungsi hutan.
Uniknya, Situbondo tidak memiliki administrasi perhutani yang berdiri sendiri. KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) di wilayah Situbondo terbagi ke wilayah tetangga: Situbondo Barat masuk Probolinggo, Selatan ke Bondowoso, dan Timur ke Banyuwangi.
“Untuk itu, kami mengharap Pemkab Situbondo melakukan MoU dengan pemerintah daerah tetangga. Kerusakan hutan di hulu harus ditangani bersama. Kita perlu melibatkan Perhutani secara intensif untuk mengembalikan fungsi hutan,” jelasnya.
Menanggapi suara sumbang yang menyebut anggota Dewan kurang tanggap, Rudi menjawab dengan santai. Menurutnya, aksi kemanusiaan yang dilakukan Fraksi PDIP di dapur umum maupun kerja bakti lapangan seringkali tidak terpublikasi secara masif, namun dirasakan langsung oleh warga di lokasi.
“Mungkin publik tidak tahu karena kami tidak selalu mempublikasikannya. Tapi masyarakat di sana (lokasi banjir) tahu kami ada. Tugas partai adalah membantu meringankan beban pemerintah, sementara kebijakan anggaran dan pendataan teknis tetap ada di tangan eksekutif,” pungkasnya.
Hari ini, pimpinan AKD dan pimpinan DPRD Situbondo dijadwalkan menggelar rapat untuk merumuskan solusi konkret terkait penanganan dampak banjir agar pemulihan infrastruktur pertanian dan pemukiman dapat segera terealisasi.
