SITUBONDO (SBINews.id) – Pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar High Level Meeting Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Senin, 8 Desember 2025, bertempat di Pendopo Rakyat Situbondo. Forum strategis ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Situbondo, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Situbondo, perwakilan Bank Indonesia Jember, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, serta para camat se-Kabupaten Situbondo. Kehadiran lintas pemangku kepentingan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi kebijakan ekonomi.
Kepala Bapperida Kabupaten Situbondo, drs. H. Sugiyono, M.Pd.I., dalam sambutannya menegaskan bahwa High Level Meeting ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan serupa yang sebelumnya digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia Jawa Timur pada 25 November 2025. Ia menilai penting adanya penyelarasan kebijakan pusat, provinsi, dan daerah agar arah pembangunan ekonomi berjalan seirama.
Menurut Sugiyono, tujuan utama kegiatan ini adalah menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur, yakni menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan, sekaligus mendorong sinergi serta integrasi optimal antara TPID, TP2DD, dan TP2ED. Ketiga tim tersebut diharapkan tidak lagi bekerja secara sektoral, melainkan dalam satu napas kebijakan ekonomi daerah.
Ia menekankan bahwa target kinerja ketiga tim bukanlah semata mengejar penghargaan. “Penghargaan itu bukan tujuan, tetapi hanya deskripsi dari kinerja yang baik,” ujarnya. Fokus utama, lanjut Sugiyono, adalah sejauh mana kebijakan yang dirumuskan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh, Sugiyono menyampaikan bahwa Kabupaten Situbondo dituntut untuk berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok sebesar 8 persen. Target tersebut dinilai sangat menantang, bahkan kerap disebut sebagai mission impossible, namun bukan berarti mustahil apabila dijalankan melalui sinergi yang kuat antar lembaga.
Dalam konteks struktural, Sugiyono mengakui bahwa perekonomian Situbondo hingga saat ini masih relatif bergantung pada local government expenditure atau belanja pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam forum ini dihadirkan Bank Indonesia Jember serta akademisi dari Universitas Jember untuk memberikan perspektif, strategi, dan insight baru dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi.
Ia berharap, melalui diskusi ini akan ditemukan “trik” atau pendekatan yang tepat untuk mengoptimalkan tujuan pertumbuhan ekonomi Situbondo yang bersifat inklusif, kompetitif, sekaligus berkelanjutan. Hasil dari forum ini nantinya diharapkan menjadi bahan arahan strategis dari Bupati Situbondo setelah mendengarkan paparan dan masukan dari para narasumber.
Paparan utama dalam High Level Meeting ini disampaikan oleh Tri Setia Ningsih, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Jember. Dalam perkenalannya, Tri menjelaskan bahwa dirinya baru lima hari bertugas di Jember, sebagai pejabat sementara sebelum Kepala KPw BI Jember definitif efektif menjabat pada 2 Januari mendatang.
Fokus materi yang disampaikan Tri Setia Ningsih adalah mengenai inflasi dan keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyoroti bahwa hingga saat ini Kabupaten Situbondo belum termasuk dalam kategori kabupaten pencatat inflasi, sehingga pengukuran inflasi Situbondo masih mengacu pada kabupaten terdekat.
Berdasarkan data dari dua daerah pencatat inflasi terdekat, yakni Kabupaten Jember dan Banyuwangi, BI memperkirakan bahwa tingkat inflasi pada tahun 2025 berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Proyeksi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Tri memaparkan tiga komoditas utama yang menjadi pendorong inflasi pada November di Jember dan Banyuwangi, sekaligus perlu diwaspadai oleh Situbondo, yaitu beras, bahan bakar rumah tangga termasuk gas LPG, serta cabai merah. Ketiga komoditas tersebut memiliki kontribusi signifikan terhadap gejolak harga.
Di sisi lain, inflasi tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas seperti bawang putih, cabai rawit, dan tomat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika harga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan pola distribusi antar wilayah.
Khusus untuk Situbondo, Tri menjelaskan bahwa harga beras premium dan beras medium masih tergolong wajar dan belum masuk kategori harga tertinggi antar kota. Namun, harga cabai merah besar dan gas LPG sudah mendekati posisi median harga, sehingga memerlukan kewaspadaan dan pemantauan intensif.
Menariknya, harga cabai rawit di Situbondo tercatat sebagai terendah kedua setelah Probolinggo. Kondisi ini dinilai sebagai peluang untuk mendorong kerja sama antar daerah, seperti dengan Bojonegoro dan Ngawi, guna menyeimbangkan pasokan dan distribusi.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Tri menekankan pentingnya komunikasi yang efektif serta sinergi kuat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Upaya tersebut mencakup jaminan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi.
Sebagai pedoman ke depan, TPID Situbondo akan mengacu pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2025–2027 dengan pendekatan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Peta jalan ini akan menjadi dasar penyusunan action plan TPID untuk tahun 2026 dan 2027.
Dalam sambutannya, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Mas Rio) menyampaikan capaian indikator makro ekonomi daerah yang dinilainya menunjukkan tren positif. Ia mengungkapkan bahwa gini rasio Situbondo berada di angka 0,33 dan terus menurun, menandakan perbaikan pemerataan kesempatan dan pendapatan masyarakat.
Mas Rio menyebutkan bahwa seluruh indikator ekonomi Situbondo saat ini berada “on the track”. Bahkan pertumbuhan ekonomi Situbondo pada Triwulan III 2025 mencapai 6,16 persen, jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif yang konsisten.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan Forkopimda, aparat kejaksaan, hingga para camat. Menurutnya, camat memiliki peran strategis karena memahami secara langsung kondisi dan potensi wilayah masing-masing.
Mas Rio memaparkan pendekatan tematik per kecamatan sebagai strategi penggerak ekonomi lokal. Di Kecamatan Bungatan, misalnya, ia mendorong penguatan sektor kuliner di kawasan Pantai Bletok sebagai pengungkit ekonomi masyarakat sekitar. Sementara di wilayah Asembagus dan kawasan pegunungan seperti Arjasa dan Sumbermalang, fokus diarahkan pada peningkatan produksi pertanian.
Ia menjelaskan program bantuan bibit secara masif untuk komoditas bernilai tinggi seperti jahe, kemukus, dan kapulaga, yang didukung pembangunan infrastruktur jalan agar hasil pertanian dapat dijual dengan harga optimal. Di Kecamatan Kapongan, potensi perikanan air tawar didorong sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal.
Dalam paparannya, Mas Rio menegaskan bahwa Situbondo sejatinya memiliki kultur agraris, bukan maritim, meskipun memiliki garis pantai panjang. Ia menyebut hanya sekitar 5 persen penduduk yang berprofesi sebagai nelayan, sementara lebih dari 70 persen merupakan petani.
Oleh karena itu, strategi pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi Situbondo difokuskan pada penguatan sektor pertanian. Ia optimistis bahwa dalam tiga tahun ke depan, dampak program bibit dan penguatan pertanian akan terasa signifikan, terutama dari komoditas bernilai tinggi seperti kapulaga.
Menutup sambutannya, Mas Rio menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh pihak yang terlibat. Ia menegaskan bahwa selama hampir sepuluh bulan bekerja dalam kerangka “Situbondo Naik Kelas”, seluruh indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Target akhir yang ingin dicapai adalah penurunan angka kemiskinan hingga satu digit pada akhir masa jabatannya.
Rangkaian High Level Meeting ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan talkshow yang dimoderatori oleh drs. H. Sugiyono, M.Pd.I., sebagai forum pendalaman dan penyelarasan gagasan antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Situbondo yang berkelanjutan.
