Foto: Agus Ari Cahyadi, koordinator AKSI.
Situbondo, SBINews.id – Aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Jasa Konstruksi Kabupaten Situbondo (AKSI) menunjukkan ketidakpuasan terhadap tindakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman (DPUPP) Kabupaten Situbondo. Agus Ari Cahyadi, selaku koordinator aksi, menyatakan kekecewaannya atas sikap tidak terpuji dari seorang pejabat wanita di lingkungan tersebut.
Agus Ari menegaskan bahwa tindakan arogan dan tidak pantas tersebut tidak seharusnya terjadi di Situbondo, yang dikenal sebagai Kota Santri.
“Perlu saya tegaskan, saya ini berbeda. Saya tidak bisa diancam atau diintimidasi dengan kehilangan proyek. Saya bersama rekan-rekan kontraktor lainnya siap untuk mengambil sikap tegas. Apabila kami sudah memutuskan, kami akan bertindak sesuai keputusan tersebut,” kata Agus Ari, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) Kabupaten Situbondo.
Agus Ari menyampaikan bahwa ada upaya intimidasi untuk menghentikan rencana demonstrasi. “Bagi saya, itu hanyalah tawar-menawar yang tidak berarti. Negosiasi receh,” kata Agus Ari dengan tawa ringan.
Dia juga menyerukan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan penghargaan kepada kontraktor lokal sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Kota Santri Situbondo, dan menghindari perilaku arogan.
“Sempat saya lontarkan bahwa Situbondo ini adalah Kota Santri, bukan kota tape. Kota Santri ini punya adab, orang-orangnya itu pemikirannya baik, sopan santun, akhlak didahulukan. Bukan mencak-mencak. Ini kebiasaan dari mana? Jangan dipakai di Situbondo,” sergah Agus Ari.
Agus Ari mengungkapkan bahwa demonstrasi yang diadakan oleh AKSI, yang melibatkan kontraktor dari berbagai aliansi di Situbondo, adalah ekspresi kecemasan, ketidakpuasan, dan harapan dari komunitas konstruksi terhadap perilaku seorang pejabat di DPUPP Situbondo.
Lebih lanjut, Agus Ari menambahkan bahwa demonstrasi tersebut juga merupakan suara dari kontraktor lokal yang beberapa tahun belakangan ini merasa dirugikan karena dominasi kontraktor dari luar daerah dalam proyek-proyek besar di Situbondo, yang menurut mereka mengesampingkan kontraktor setempat.
“Menurut teman-teman, oknum-oknum yang dimaksud banyak yang berasal dari luar kota. Mungkin dia punya kebiasaan seperti itu di kota asalnya. Kebiasaan buruk itu jangan dibawa kesini,” keluhnya.
“Bisa dibayangkan, jika pekerjaan-pekerjaan Kabupaten, contohnya proyek infrastruktur skala besar yang menggunakan anggaran Kabupaten yang juga besar, kemudian dikerjakan oleh kontraktor luar dengan pekerja dari luar, bahkan jangan-jangan materialnya pun didatangkan dari luar, sehingga sendi-sendi ekonomi yang semestinya bisa dinikmati oleh warga Situbondo akhirnya diserap oleh orang luar,” paparnya lagi.
Terakhir, Agus Ari berharap agar pembuat kebijakan bisa lebih memprioritaskan para kontraktor lokal untuk mengelola pekerjaan konstruksi maupun pengadaan. Faktanya, kontraktor lokal tidak kalah dengan kontraktor luar, baik kapasitas, persyaratan bahkan permodalannya.
“Tidak usah berbelit-belit dengan kebijakan!” pungkasnya.
Pewarta: Hamzah
Editor: Redaksi
