SITUBONDO (SBINews.id) – Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, kembali menunjukkan komitmen seriusnya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini terwujud melalui alokasi signifikan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Anggaran ini disuntikkan langsung untuk memperkuat fasilitas kesehatan di tingkat primer, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan publik.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo, dr. Sandy Hendrayono, memastikan bahwa gelontoran dana ini merupakan langkah strategis untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan.
Total anggaran yang dialokasikan khusus untuk peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, obat-obatan, serta bahan penunjang medis mencapai angka fantastis, yakni Rp.4,5 miliar.
Fokus utama dari alokasi dana sebesar Rp.4,5 miliar ini adalah penyediaan dan peningkatan berbagai kebutuhan vital di fasilitas kesehatan. Ini mencakup peremajaan sarana dan prasarana, pengadaan obat-obatan yang esensial, serta pasokan bahan habis pakai dan bahan kimia atau reagen yang diperlukan untuk kegiatan diagnostik dan pengobatan sehari-hari.
Menurut dr. Sandy Hendrayono, dana miliaran rupiah ini tidak akan terpusat, melainkan didistribusikan secara merata. Tujuannya jelas: seluruh masyarakat Situbondo, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan layanan kesehatan yang prima dan memadai di unit terdekat dari tempat tinggal mereka.
Distribusi ini akan menjangkau seluruh Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Situbondo. Secara geografis, Kabupaten Situbondo memiliki 17 kecamatan, yang secara tradisional juga menjadi basis penempatan Puskesmas.
Namun, seiring dengan pertambahan penduduk dan kebutuhan akan akses yang lebih dekat, jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama ini telah bertambah, menunjukkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.
Saat ini, total jaringan Puskesmas di Situbondo telah mencapai 20 unit. Angka ini mencakup Puskesmas yang telah lama beroperasi di 17 kecamatan, ditambah dengan tiga Puskesmas baru yang dibangun untuk memperluas jangkauan layanan.
Penambahan tiga unit Puskesmas baru ini menjadi sorotan penting. Ketiganya adalah Puskesmas Wonorejo di Kecamatan Banyuputih, Puskesmas Klampokan di Kecamatan Panji, dan Puskesmas Widoropayung di Kecamatan Besuki.
Kehadiran unit-unit baru ini diharapkan mampu memecah kepadatan pasien dan mempersingkat jarak tempuh masyarakat ke fasilitas kesehatan. Setiap Puskesmas —baik yang lama maupun yang baru— dipastikan akan menerima bagian dari anggaran DBHCHT Rp.4,5 miliar ini.
Dengan begitu, peningkatan kualitas layanan melalui ketersediaan obat dan alat kesehatan tidak hanya dinikmati di wilayah perkotaan atau pusat kecamatan saja, tetapi juga merambah ke daerah-daerah yang lebih terpencil.
Sektor logistik medis menjadi pilar utama dalam pemanfaatan DBHCHT kali ini. Ketersediaan obat-obatan yang memadai adalah syarat mutlak bagi operasional Puskesmas yang efektif. Dengan dana ini, Dinkes Situbondo berupaya mengurangi kasus kekosongan stok obat, terutama untuk penyakit-penyakit yang paling sering diderita masyarakat.
Pengadaan bahan habis pakai (BHP) juga mendapat porsi besar. BHP, seperti syringe (jarum suntik), kapas, perban, dan sarung tangan medis, adalah komponen kecil yang sangat krusial. Ketersediaan yang lancar akan menjamin standar higienitas dan keamanan prosedur medis di setiap Puskesmas.
Selain itu, fokus pada bahan kimia atau reagen -zat kimia yang ditambahkan ke sampel biologis untuk memicu reaksi kimia, sehingga memungkinkan deteksi, pengukuran, atau identifikasi zat tertentu dalam tubuh- menyoroti pentingnya fungsi laboratorium di Puskesmas.
Reagen diperlukan untuk berbagai tes diagnostik dasar, seperti pemeriksaan darah, gula darah, atau tes penyakit menular tertentu. Peningkatan stok reagen berarti peningkatan kemampuan Puskesmas dalam mendeteksi dan mengelola penyakit sejak dini.
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan juga mencakup perbaikan minor atau penggantian peralatan medis yang sudah usang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan layanan yang lebih nyaman, modern, dan aman bagi pasien maupun tenaga kesehatan.
Tidak berhenti pada penguatan logistik dan peralatan non-fisik, dr. Sandy juga memberikan bocoran mengenai rencana pemanfaatan DBHCHT untuk jangka waktu mendatang. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ke depannya akan dialokasikan untuk kegiatan pengadaan fisik yang lebih masif.
Kegiatan pengadaan fisik ini mencakup dua kategori utama: barang dan bangunan. Pengadaan barang fisik bisa berarti pembelian alat-alat kesehatan dengan nilai investasi tinggi, seperti alat ultrasonografi (USG) portabel atau peralatan penunjang ruang gawat darurat yang lebih canggih.
Sementara itu, pengadaan fisik berupa bangunan mengindikasikan kemungkinan renovasi besar-besaran, perluasan gedung Puskesmas, atau bahkan pembangunan fasilitas kesehatan baru di lokasi yang belum terjangkau. Hal ini akan memperkuat aset infrastruktur kesehatan milik Pemkab Situbondo.
Namun, dr. Sandy menegaskan bahwa rencana pengadaan fisik besar ini masih berada pada tahap perencanaan. Pihak Dinkes dan instansi terkait tengah melakukan kajian mendalam untuk menentukan jenis kebutuhan fisik yang paling mendesak dan memberikan dampak terbesar bagi masyarakat.
Termasuk dalam tahap perencanaan ini adalah penentuan besaran nilai kegiatan untuk proyek-proyek fisik tersebut. Perluasan atau pembangunan Puskesmas, misalnya, memerlukan alokasi anggaran yang jauh lebih besar dan studi kelayakan yang komprehensif agar pemanfaatan dana tepat sasaran.
Alokasi DBHCHT senilai Rp.4,5 miliar ini secara langsung mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dana yang bersumber dari sektor tembakau untuk mengobati dampak kesehatan yang mungkin timbul dari produk tersebut. Ini adalah siklus positif di mana penerimaan negara dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Penyaluran dana ke 20 Puskesmas di Situbondo diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perbaikan kualitas kesehatan. Ketersediaan sarana yang baik dan obat yang lengkap akan memacu semangat para tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik.
Dengan perencanaan matang untuk pengadaan fisik di masa depan, Kabupaten Situbondo tengah membangun fondasi sistem kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Dinkes Situbondo, di bawah kepemimpinan dr. Sandy Hendrayono, berorientasi tidak hanya pada kebutuhan saat ini tetapi juga pada visi kesehatan masyarakat jangka panjang. (ADV)
