SITUBONDO (SBINews.id) – Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Jawa Timur, Shodiqin, SH., MM., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Situbondo, Kamis, dengan meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok sasaran 3B di SPPG Polri Kecamatan Kendit.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kerja sama antara Kemendukbangga/BKKBN dan Badan Gizi Nasional (BGN) berjalan sesuai ketentuan, khususnya dalam penyaluran MBG kepada kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Menurut Shodiqin, BKKBN memiliki peran dalam penyediaan data sasaran penerima manfaat 3B. Karena itu, pihaknya perlu memastikan bahwa data yang telah disiapkan benar-benar telah ditindaklanjuti oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyalurkan program MBG di daerah.
“Kami ingin melihat secara langsung sejauh mana pelaksanaan MBG untuk sasaran 3B di Situbondo. Apakah data yang sudah disiapkan BKKBN telah tersalurkan dengan baik kepada penerima manfaat sesuai sasaran yang ada,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Shodiqin bersama tim melakukan koordinasi dengan pengelola SPPG Polri Kendit dan memperoleh laporan mengenai perkembangan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Situbondo.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari koordinator wilayah SPPG Kabupaten Situbondo, seluruh SPPG yang telah beroperasi di daerah tersebut telah melaksanakan distribusi MBG kepada sasaran 3B.
“Dari informasi yang kami terima, sebanyak 41 SPPG yang sudah beroperasi di Situbondo telah 100 persen menyalurkan MBG kepada sasaran 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Ini tentu menjadi kabar baik dan sesuai dengan harapan kami,” kata Shodiqin.
Secara khusus, ia juga menyoroti capaian SPPG Polri Kendit yang dinilai telah memenuhi bahkan melampaui target penerima manfaat yang ditetapkan.
“Tadi kami melihat langsung di SPPG Kendit. Jumlah sasaran 3B yang telah menerima manfaat mencapai 337 orang. Artinya sudah melebihi ketentuan minimal yang ditetapkan,” jelasnya.
Shodiqin menjelaskan bahwa berdasarkan surat edaran dari BGN, setiap SPPG yang beroperasi diwajibkan menjangkau sedikitnya 300 penerima manfaat dari kelompok 3B.
Ketentuan tersebut merupakan bagian dari implementasi nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dengan Kepala Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan MBG bagi kelompok non-siswa.
“MBG memiliki sasaran siswa dan non-siswa. Untuk kelompok non-siswa, khususnya sasaran 3B, setiap SPPG minimal harus melayani 300 penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD,” terangnya.
Meski demikian, Shodiqin menegaskan bahwa kewenangan untuk memberikan evaluasi maupun sanksi terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan berada di bawah otoritas Badan Gizi Nasional.
“Kewenangan terkait kepatuhan terhadap aturan tentu berada pada BGN. Sementara tugas kami adalah memastikan bahwa kelompok sasaran 3B benar-benar mendapatkan manfaat program ini sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting,” katanya.
Menurutnya, program MBG memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting karena menyasar kelompok yang berada dalam periode penting kehidupan atau seribu hari pertama kehidupan.
“Stunting dapat dicegah sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Karena itu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi kelompok yang sangat penting untuk mendapatkan intervensi gizi,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara umum pelaksanaan MBG untuk sasaran 3B di Jawa Timur masih terus berkembang. Berdasarkan data yang dimiliki BKKBN, belum seluruh SPPG di provinsi tersebut menjangkau kelompok sasaran 3B secara optimal.
Namun demikian, hasil pemantauan langsung yang dilakukan di sejumlah daerah menunjukkan tren yang positif, termasuk di Kabupaten Situbondo yang dinilai telah mencapai cakupan penuh.
“Kalau melihat data Jawa Timur secara keseluruhan memang belum semua SPPG menyasar 3B. Tetapi dari hasil pemantauan langsung di beberapa kabupaten dan kota, termasuk Situbondo, pelaksanaannya sudah berjalan sangat baik,” ungkapnya.
Usai meninjau SPPG Polri Kendit, Shodiqin dijadwalkan melakukan audiensi dengan Bupati Situbondo. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan koordinasi karena dirinya baru sekitar satu bulan menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur.
“Kami ingin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta memohon dukungan dalam menyukseskan berbagai program Kemendukbangga/BKKBN, termasuk upaya percepatan penurunan stunting,” katanya.
Selain agenda koordinasi dengan pemerintah daerah, kunjungan kerja tersebut juga dirangkaikan dengan persiapan pelaksanaan pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) secara serentak dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33.
Shodiqin menyebut minat masyarakat untuk mengikuti pelayanan KB mantap melalui MOW cukup tinggi. Hal itu menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam merencanakan keluarga yang sehat dan sejahtera.
“Kami melihat animo masyarakat cukup besar untuk mengikuti pelayanan MOW. Ini menjadi salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana,” pungkasnya.
