Berita  

Nasim Khan Deklarasikan Berdirinya Asosiasi Pangkalan Gas Indonesia di Situbondo

SITUBONDO – Sebuah tonggak sejarah baru terukir di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, ketika anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Ir. H. Nasim Khan, atau yang akrab disapa Bang Nasim, mendeklarasikan berdirinya asosiasi penting dalam dunia distribusi LPG 3 kg, di ruangan Aula Hotel Sidomuncul, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo.

Acara yang berlangsung hari Senin (12/5/25) ini menandai lahirnya Asosiasi Pangkalan Gas Indonesia (APGI), yang secara khusus akan menaungi para agen dan pangkalan LPG 3 kg di seluruh Indonesia, termasuk yang berada di Situbondo. Sebelumnya, Bang Nasim juga telah meresmikan Asosiasi Pengecer Pupuk Indonesia (APPI), sebuah asosiasi yang menaungi kios dan distributor pupuk.

Dalam sambutannya yang penuh semangat, Bang Nasim menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas terbentuknya asosiasi ini. “Hari ini adalah hari bersejarah. Kita menciptakan Asosiasi Pangkalan Gas Indonesia yang pertama kali di Situbondo dan di Indonesia,” ujarnya di hadapan para agen dan pemilik pangkalan LPG 3 kg yang hadir.

Pria yang akrab di panggil dengan nama Bang Nasim itu menambahkan, “Kalau dari distributor sudah ada Hiswana Migas dan lain-lain. Nah, ini pangkalan yang pertama. Saya berkoordinasi dengan pemerintah, Pertamina, dan Kementerian Hukum, akhirnya legalitas APGI secara akta hukum sudah resmi.”

Bang Nasim mengungkapkan optimismenya bahwa APGI akan berkembang pesat di seluruh Indonesia, terbukti dengan banyaknya pendaftar dari berbagai kabupaten lain. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya memberanikan diri untuk memimpin asosiasi ini sebagai Presiden, didampingi oleh Anzheib sebagai Ketua Umum, serta jajaran sekretaris, bendahara, dan penasihat hukum di tingkat pusat dan kabupaten.

Dalam ruangan aula yang cukup luas tersebut, tampak hadir tokoh-tokoh seperti anggota DPRD dari Fraksi PKB, Mohammad Badri, S.T., (Ketua Fraksi PKB), Zulfikar Purnama Rahman, S.T., Fadlailul Wafir, S.Pd. Hadir juga dari Divisi Hukum, Supriyono, S.H., M.H., dan Eko Kintoko Kusumo, S.H., serta rekan-rekan dari LSM dan media.

Baca Juga:
Ibu-ibu Patennang Jangkar Tegaskan Dukungan Kepada Mas Rio dan Mbak Ulfi

“Saya rangkul semua yang mau bersama, dengan satu syarat: benar-benar ikhlas dan tulus untuk kemajuan kabupaten dan kesejahteraan umat di kabupaten ini,” tegas Bang Nasim, sekaligus menantang para anggota untuk menunjukkan aksi nyata.

Di tengah sukacita deklarasi, Syaiful Bahri, seorang pengusaha Agen LPG 3 kg dengan bendera PT. SRA, menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya terkait kondisi yang dihadapi para agen saat ini. Ia menyoroti ketidakpastian yang dirasakan agen, terutama dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap pangkalan. Syaiful Bahri berharap keberadaan APGI tidak justru menambah kesulitan bagi para agen.

Salah satu poin utama yang diungkapkan Syaiful Bahri adalah informasi yang beredar mengenai persyaratan rekomendasi Hiswana Migas untuk pendirian pangkalan baru. Menurutnya, persyaratan tersebut tidak mudah dipenuhi oleh agen, terutama terkait perubahan dari SKU menjadi NIB serta masalah perpajakan.

“Oleh karena itu, saya berharap Bang Nasim sebagai anggota Dewan memahami kesulitan agen dalam mendukung program pemerintah,” ujarnya.

Syaiful Bahri mengaku terkejut dengan keharusan rekomendasi dari Hiswana Migas, yang menurutnya seharusnya cukup dikoordinasikan antara Pertamina dan agen tanpa melibatkan pihak lain di bawahnya. Ia menekankan perlunya pemahaman yang mendalam terkait hal ini, terutama mengingat program pemerintah tentang pemecahan pangkalan.

Lebih lanjut, Syaiful Bahri menjelaskan perbedaan signifikan antara kondisi pangkalan LPG dahulu dan sekarang. “Dahulu, satu pangkalan dengan kuota 200 tabung bisa hidup sejahtera. Namun, kebijakan pemecahan pangkalan saat ini membuat agen memberikan kuota yang jauh lebih kecil kepada pangkalan, bahkan di bawah 100 tabung,” paparnya.

Pembina LSM Garda Sakera ini juga mengungkapkan kekhawatirannya jika aturan dan persyaratan terus bertambah, agen akan semakin kesulitan mencari pangkalan baru.

Baca Juga:
Kerjasama KPH Bondowoso dan LMDH Situbondo dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Hutan

Ironisnya, di tengah kesulitan ini, pengecer justru menjadi pilihan yang lebih menarik karena tidak memiliki tanggung jawab dan risiko hukum yang sama dengan pangkalan. Hal ini membuat upaya meyakinkan masyarakat untuk menjadi pangkalan semakin sulit, karena banyak yang mundur ketika dihadapkan pada berbagai persyaratan.

Syaiful Bahri menaruh harapan besar pada APGI untuk menjadi wadah yang efektif dalam menyuarakan persoalan-persoalan yang dihadapi pangkalan LPG. “Saya tertarik dengan APGI karena saya selama ini sering menerima keluhan dari pangkalan yang merasa tidak memiliki suara,” katanya. Ia berharap APGI dapat menjadi “saudara” bagi pangkalan sebagai bagian penting dari rantai distribusi yang diakui oleh undang-undang.

“Selama ini, pangkalan harus patuh pada perintah agen tanpa memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan mereka, bahkan seringkali aturan dari agen disalahpahami sebagai aturan pribadi,” pungkas Syaiful Bahri, berharap APGI dapat memberikan suara yang lebih kuat kepada pangkalan sebagai ujung tombak distribusi gas bersubsidi ini.

Setelah penyampaian aspirasi dari Syaiful Bahri, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai usulan dan pertanyaan dari para peserta lainnya mengalir, menciptakan dialog yang konstruktif dan menghasilkan solusi-solusi yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi ekosistem pengecer pupuk dan pangkalan LPG di Indonesia, khususnya di Kabupaten Situbondo.

Lahirnya APPI dan APGI menjadi angin segar bagi para pelaku usaha di sektor ini, memberikan harapan akan adanya representasi dan perlindungan yang lebih baik di masa depan.

Penulis: HamzahEditor: Redaksi
error: