JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, HM. Nasim Khan, menegaskan bahwa transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berorientasi pada penguatan kinerja perusahaan, perbaikan tata kelola, serta peningkatan manfaat bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Nasim Khan saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Outlook BUMN 2027 bertema Memperkuat Kinerja, Tata Kelola, dan Bermanfaat bagi Rakyat yang diselenggarakan oleh Danantara Indonesia.
Dalam sambutannya, Nasim Khan menyampaikan apresiasi kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang telah menyelenggarakan forum tersebut. Menurutnya, seminar nasional ini memiliki arti penting karena Indonesia sedang memasuki fase transformasi besar dalam pengelolaan BUMN.
Ia menekankan bahwa BUMN bukan sekadar perusahaan milik negara, melainkan instrumen strategis untuk mengelola sumber daya ekonomi, membangun kemandirian industri, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika kita berbicara mengenai Outlook BUMN 2027, sesungguhnya kita sedang berbicara mengenai masa depan ekonomi Indonesia. BUMN harus semakin kuat secara bisnis, semakin baik secara tata kelola, dan semakin besar manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Transformasi Harus Menghasilkan Kinerja Nyata
Nasim Khan menilai pembentukan Danantara merupakan salah satu langkah strategis dalam mengubah pendekatan pengelolaan aset dan investasi negara. Langkah konsolidasi dan restrukturisasi BUMN dinilai perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan, seperti struktur perusahaan yang terlalu kompleks, ketidakefisienan operasional, tumpang tindih bisnis, hingga persoalan tata kelola.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi tidak boleh hanya diukur dari berkurangnya jumlah perusahaan, perubahan struktur organisasi, maupun meningkatnya nilai aset.
Menurutnya, indikator utama keberhasilan harus dilihat dari kesehatan perusahaan, peningkatan produktivitas, penguatan daya saing industri nasional, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya melakukan perubahan struktur, tetapi persoalan mendasar perusahaan tidak terselesaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, transformasi harus menyentuh fundamental bisnis, kualitas sumber daya manusia, efisiensi, inovasi, serta kemampuan perusahaan menghadapi persaingan global.
Danantara Harus Profesional, Transparan, dan Akuntabel
Dalam kesempatan tersebut, Nasim juga memberikan perhatian terhadap besarnya tanggung jawab Danantara dalam mengelola portofolio dan investasi BUMN.
Menurutnya, besarnya aset dan kewenangan yang dimiliki Danantara harus diimbangi dengan penerapan prinsip tata kelola yang kuat. Setidaknya terdapat tiga prinsip utama yang tidak boleh ditawar, yakni transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.
Ia menjelaskan, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada kajian komprehensif, memiliki tujuan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan perusahaan negara juga harus mengedepankan kompetensi, integritas, dan kapasitas manajerial, bukan kepentingan nonbisnis.
Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang jelas terhadap penggunaan aset, pengelolaan investasi, risiko keuangan, dan pencapaian target perusahaan.
Nasim juga menekankan pentingnya memastikan pemisahan fungsi pengawasan dan operasional sebagaimana diatur dalam perubahan Undang-Undang BUMN dapat berjalan efektif.
Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara BP BUMN, Danantara, holding, dan perusahaan operasional.
“Dalam konteks ini, DPR RI melalui Komisi VI memiliki tanggung jawab untuk memastikan transformasi tersebut berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari kepentingan negara,” katanya.
BUMN Harus Menjadi Motor Pertumbuhan Ekonomi 2027
Menyinggung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027, Nasim Khan menyebut BUMN harus mengambil peran lebih besar sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mengidentifikasi lima sektor strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan BUMN ke depan.
Pertama, sektor energi. BUMN energi diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan efisiensi, memperluas akses energi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Menurutnya, kemandirian energi bukan hanya persoalan bisnis, melainkan juga menyangkut kedaulatan ekonomi negara.
Kedua, sektor pangan. BUMN pangan harus berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus memperkuat akses pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan.
Ia menegaskan bahwa BUMN tidak boleh hanya hadir sebagai pelaku usaha, tetapi juga harus mampu memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan nasional.
Ketiga, sektor industri dan hilirisasi. Nasim mendorong agar kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya di dalam negeri melalui penguatan industrialisasi, industri manufaktur, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Keempat, sektor transportasi dan logistik. Menurutnya, efisiensi logistik menjadi salah satu kunci peningkatan daya saing nasional. Karena itu, BUMN yang bergerak di bidang transportasi, pelabuhan, perkeretaapian, dan logistik perlu memperkuat konektivitas antardaerah serta menekan biaya distribusi barang.
Kelima, sektor farmasi dan kesehatan. Ia mendorong penguatan kemandirian industri farmasi nasional, termasuk produksi bahan baku obat, vaksin, dan alat kesehatan.
Pandemi, menurutnya, telah memberikan pelajaran bahwa ketergantungan yang terlalu besar terhadap pasokan luar negeri dapat menjadi risiko serius bagi negara.
Keuntungan BUMN Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Rakyat
Nasim Khan mengingatkan bahwa keberhasilan BUMN tidak boleh hanya diukur berdasarkan laba bersih dan besarnya dividen yang disetorkan kepada negara.
Ia merujuk pada amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sementara cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Menurutnya, keberadaan BUMN harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Hal itu dapat dilihat dari semakin terjangkaunya tarif listrik, kemudahan akses transportasi, ketersediaan pangan dengan harga wajar, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga terbukanya kesempatan ekonomi yang lebih luas.
“Kita tentu menginginkan BUMN yang menghasilkan keuntungan. Tetapi keuntungan tersebut harus berjalan seiring dengan manfaat sosial dan ekonomi. Jangan sampai BUMN menjadi perusahaan yang besar secara aset, tetapi kecil manfaatnya bagi rakyat,” tegas Nasim.
Dorong BUMN Menjadi Penggerak Ekonomi Daerah
Selain penguatan kinerja dan tata kelola, Nasim Khan juga menyoroti pentingnya pemerataan investasi dan pembangunan ekonomi daerah melalui peran BUMN.
Ia mengingatkan agar investasi BUMN tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi tertentu, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum menikmati akses pembangunan secara optimal.
Menurutnya, BUMN perlu memperluas kemitraan dengan pelaku UMKM, koperasi, pengusaha lokal, dan berbagai sektor ekonomi daerah.
Produk-produk lokal harus diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam rantai pasok nasional. Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi penonton ketika proyek-proyek besar BUMN berjalan.
Nasim juga mendorong agar setiap investasi strategis BUMN memperhitungkan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kapasitas usaha masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“BUMN harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah. Dengan demikian, kehadiran BUMN benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya tercatat dalam laporan keuangan perusahaan,” ungkapnya.
Komisi VI DPR RI Perkuat Fungsi Pengawasan
Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan menyampaikan sejumlah agenda yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan BUMN menuju 2027.
Pertama, memastikan setiap restrukturisasi BUMN memiliki target kinerja yang terukur dan dievaluasi secara berkala.
Kedua, memperkuat transparansi pengelolaan investasi dan aset negara.
Ketiga, memastikan Danantara dan BP BUMN menjalankan kewenangan masing-masing secara profesional tanpa tumpang tindih.
Keempat, memperkuat pengawasan terhadap risiko investasi, utang perusahaan, dan potensi kerugian negara.
Kelima, meningkatkan sinergi BUMN dengan UMKM, koperasi, dan industri nasional.
Keenam, memastikan BUMN tetap menjalankan fungsi pelayanan publik dengan standar kualitas dan keterjangkauan yang baik.
Ketujuh, mendorong penguatan industri dalam negeri agar Indonesia tidak terus bergantung pada produk dan teknologi impor.
Ia menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan agar seluruh kebijakan pengelolaan BUMN benar-benar berorientasi pada kepentingan nasional.
BUMN Harus Berpihak kepada Kepentingan Rakyat
Menutup sambutannya, Nasim Khan berharap Outlook BUMN 2027 menjadi momentum untuk memastikan transformasi BUMN tidak sekadar menghasilkan perusahaan yang lebih besar, tetapi juga lebih sehat, profesional, kompetitif, dan memberikan manfaat nyata.
Ia menginginkan BUMN mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan pijakan pada kepentingan nasional. Begitu pula Danantara diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat investasi dan perekonomian Indonesia dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, masyarakat harus menjadi penerima manfaat utama dari keberadaan perusahaan-perusahaan milik negara tersebut.
“BUMN bukan dibentuk untuk memperkaya segelintir orang, bukan pula sekadar mengejar angka keuntungan. BUMN hadir karena negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kekayaan dan kekuatan ekonomi nasional digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
Ia berharap seminar nasional tersebut dapat melahirkan gagasan dan rekomendasi konkret untuk mewujudkan BUMN yang semakin kuat, mandiri, berdaya saing, serta tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
