SITUBONDO (SBINews.id) – Pendopo Rakyat Situbondo menjadi saksi bisu pergeseran gerbong birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pada Sabtu (28/2/2026), Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Drs. H. Akhmad Yulianto, M.Si. sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), menggantikan tugas yang sebelumnya diemban oleh Plh. Sekda, Pak Priyo.
Selain pelantikan Pj. Sekda, juga dilaksanakan pengangkatan beberapa pejabat melalui mekanisme perpindahan dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional.
Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 800.1.3.3/410/431.404/2026. Akhmad Yulianto akan mengemban amanah ini terhitung mulai 1 Maret 2026 untuk masa jabatan tiga bulan ke depan, atau hingga dilantiknya Sekretaris Daerah definitif.
Suasana khidmat menyelimuti ruangan saat pria yang akrab disapa Mas Rio tersebut memberikan wejangan sebelum prosesi pengambilan sumpah. Dengan nada rendah namun tegas, ia mengingatkan bahwa sumpah yang diucapkan bukan sekadar formalitas administratif.
“Sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Hendaknya diucapkan dengan kesadaran penuh dan kemauan yang sungguh-sungguh,” tegas Mas Rio di hadapan para pejabat yang hadir.
Poin-poin sumpah jabatan yang dibacakan menekankan pada integritas total: kesetiaan pada NKRI, menjaga rahasia negara, hingga komitmen mutlak untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun.
Dalam sambutannya, Mas Rio mengibaratkan dinamika organisasi seperti dapur seorang koki. Setiap pemimpin memiliki “racikan” dan gaya tersendiri dalam mengelola birokrasi. Ia pun mengungkapkan keberadaan “parameter pribadi” dalam menilai eligibilitas setiap pejabat Eselon II.
Satu hal yang menjadi garis tebal dalam kepemimpinannya adalah kecepatan. Mas Rio menginginkan sinkronisasi total antara visi-misi “Rio-Ulvi” dengan eksekusi di lapangan.
“Jangan datang kepada saya hanya membawa masalah, kecuali sudah benar-benar buntu. Datanglah dengan solusi dan rencana eksekusi,” ujarnya.
Mas Rio bahkan memberikan ruang bagi stafnya untuk berani mencoba, meski berisiko salah secara teknis. “Lebih baik Anda salah karena mencoba mengeksekusi daripada tidak berbuat apa-apa. Kesalahan teknis itu manusiawi, yang penting tidak ada kecurangan.”
Pelantikan ini juga menjadi sinyal bagi para pejabat Eselon III, terutama para Camat. Dengan banyaknya kekosongan jabatan Eselon II akibat masa pensiun, Bupati menegaskan bahwa performa adalah tiket utama untuk “naik kelas”. Saat ini, para Camat tengah diuji kapasitasnya melalui penambahan beban kerja dan anggaran.
Di akhir arahan, Mas Rio memaparkan tantangan krusial yang harus segera diselesaikan oleh Pj Sekda yang baru: Sinkronisasi Data.
Ia mencontohkan pembengkakan anggaran Universal Health Coverage (UHC) yang melonjak drastis hingga Rp73 miliar. Ironisnya, ditemukan selisih data penduduk mencapai 170 ribu jiwa antara BPJS, BPS, Baperida, dan Dukcapil.
“Ketidaksinkronan ini berdampak sistemik, mulai dari bansos hingga beasiswa. Saya instruksikan untuk segera menuntaskan agenda Satu Data agar kebijakan kita tepat sasaran dan akuntabel,” pungkasnya.
