SITUBONDO – Sejumlah simpatisan Partai Demokrat di Kabupaten Situbondo mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk segera mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Situbondo. Desakan ini muncul setelah kekalahan partai dalam Pilkada 2024 dan dinilai sebagai bentuk keprihatinan atas stagnasi gerakan politik di tingkat lokal.
Andi Hanafi, salah satu simpatisan, menilai DPC Demokrat Situbondo tidak menunjukkan geliat signifikan dalam menjaring aspirasi masyarakat atau melakukan konsolidasi internal. “Kami merasa DPC saat ini seperti jalan di tempat. Tidak ada agenda jelas, tidak ada komunikasi terbuka,” ujar Andi kepada wartawan.
Padahal, menurutnya, Situbondo adalah daerah yang strategis dengan potensi perolehan suara yang besar bagi Partai Demokrat.
Desakan ini juga disampaikan secara resmi melalui surat terbuka yang ditujukan kepada DPP Partai Demokrat. Dalam surat tersebut, para simpatisan meminta DPP turun langsung ke Situbondo untuk meninjau kondisi internal partai dan mengevaluasi kepemimpinan DPC saat ini.
“Kami tidak ingin partai ini kehilangan simpati rakyat hanya karena pengurusnya tidak mengakar di akar rumput. Situbondo punya banyak tokoh potensial dan Demokrat seharusnya bisa tampil sebagai alternatif kuat,” tambah Andi, menjelaskan salah satu poin dalam surat terbuka tersebut.
Senada dengan Andi, Randy Hendrawanto, mantan pengurus DPC Demokrat Situbondo periode 2017-2022, memberikan kesaksian bahwa desakan dari simpatisan ini mencerminkan kekhawatiran di akar rumput terhadap masa depan partai di daerah.
“Saya kira itu wajar disuarakan. Saya melihat mereka sayang Demokrat, dan karena itu mereka bersuara,” ujar Randy.
Kekhawatiran ini, menurut Randy, diperkuat dengan fakta bahwa jumlah Anggota DPRD dari Demokrat kini hanya tersisa tiga kursi, sebuah penurunan signifikan yang berdampak pada loyalitas dukungan simpatisan.
Randy menambahkan, satu-satunya opsi strategis yang dapat dilakukan Partai Demokrat saat ini adalah dengan adanya penyegaran kepengurusan di tubuh DPC Demokrat Situbondo.
“Padahal periode 2020-2024 itu Demokrat Situbondo menjadi partai pengusung penguasa (Bung Karna). Akses tersebut seharusnya mampu dimanfaatkan untuk membesarkan Partai, tapi yang terjadi sebaliknya yakni suara partai malah turun,” jelas Randy.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPC Demokrat Situbondo terkait desakan evaluasi tersebut. Sementara itu, DPP Partai Demokrat juga belum memberikan pernyataan terbuka mengenai kemungkinan intervensi atau langkah penyegaran.
